JAKARTA, LINTAS — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) 2 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (14/6/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendidikan yang ditargetkan dapat digunakan pada awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027.
Dalam kunjungannya, Dody mengapresiasi perkembangan proyek yang kini telah masuk kategori “zona hijau” atau sesuai target perencanaan. Padahal sebelumnya, pembangunan sempat menghadapi hambatan akibat kerusakan jalan desa yang digunakan sebagai akses kendaraan berat proyek.
“Hampir di semua tempat yang menggunakan akses publik selalu menemui kendala serupa. Jalan desa atau jalan kabupaten biasanya memang tidak dirancang untuk dilalui alat berat. Karena itu, penyedia jasa atau kontraktor harus melakukan upaya tambahan, semacam CSR, untuk memperbaiki atau menyiapkan jalan kerja terlebih dahulu,” ujar Dody di lokasi proyek.
Menurutnya, tantangan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Di Kabupaten Brebes, misalnya, kontraktor bahkan harus membangun jembatan bailey sementara guna memastikan distribusi material proyek tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
“Hal itu dilakukan agar distribusi logistik tidak mengganggu aktivitas warga setempat,” katanya.
Fokus Penyelesaian Gedung Utama
Secara nasional, Dody mengungkapkan progres pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah telah mencapai rata-rata 78 persen. Kementerian PU kini memfokuskan pekerjaan pada penyelesaian gedung utama jenjang SD, SMP, dan SMA agar dapat difungsikan pada pertengahan Juli mendatang.
Khusus di Sukoharjo, ia menargetkan progres fisik pembangunan dapat mencapai lebih dari 90 persen sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar.
“Kita tetap optimistis. Minimal gedung SD, SMP, dan SMA bisa selesai terlebih dahulu sehingga adik-adik dapat masuk ke sekolah baru pada tahun ajaran baru Juli nanti. Kalaupun belum 100 persen selesai, setidaknya sudah harus fungsional,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, Dody juga memperlihatkan gaya pengawasannya yang berbeda. Alih-alih hanya meninjau bagian depan bangunan, ia memilih langsung memeriksa area belakang proyek untuk melihat kondisi riil pekerjaan di lapangan.
“Saya biasanya melihat bagian paling akhir terlebih dahulu untuk mengetahui di mana letak masalahnya. Kalau hanya melihat bagian depan, sering kali tidak terlihat kondisi sebenarnya. Di bagian belakang justru banyak hal yang bisa diketahui,” ujarnya.
Saat meninjau area proyek, sejumlah pekerja yang tengah menyelesaikan pembangunan atap gedung meminta berfoto bersama Menteri PU. Dalam kesempatan itu, para pekerja juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kami selesaikan pekerjaan sesuai target,” ujar para pekerja secara bersamaan.
Butuh Ketelitian Tinggi
Mendengar hal tersebut, Dody menyampaikan apresiasi dan mengacungkan jempol kepada para pekerja yang masih bekerja hingga malam hari.
Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa tantangan pembangunan Sekolah Rakyat berbeda antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Untuk wilayah Jawa, termasuk Sukoharjo, pekerjaan saat ini memasuki tahap arsitektural dan penyelesaian akhir (finishing), yang membutuhkan ketelitian tinggi serta tenaga kerja terampil.
“Fase ini memang memerlukan waktu lebih lama karena sangat bergantung pada detail pekerjaan dan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus,” jelasnya.
Sementara itu, proyek Sekolah Rakyat di luar Pulau Jawa menghadapi tantangan yang lebih besar pada aspek logistik. Menurut Dody, akses distribusi material dari pelabuhan atau bandara menuju lokasi pembangunan masih menjadi kendala utama di sejumlah daerah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Maluku.
“Masalah utamanya ada pada akses logistik dari pelabuhan atau bandara menuju lokasi Sekolah Rakyat. Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, dan satu per satu sedang kami carikan solusinya agar target penyelesaian akhir Juni bisa tercapai,” katanya.
Dody menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui peningkatan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama dengan seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung pemerintah.
“Sesuai arahan Presiden, cara paling efektif memutus kemiskinan ekstrem adalah melalui pendidikan. Orang tuanya mungkin petani atau buruh, tetapi anak-anaknya bisa menjadi sarjana dan sukses. Semua kebutuhan disediakan secara gratis, mulai dari asrama, seragam, alat tulis hingga laptop,” tutur Dody.
Pembangunan Capai 82,46 Persen
Sementara itu, Project Manager Sekolah Rakyat 2 Kabupaten Sukoharjo, Mochammad Safirul Kamil, menyampaikan bahwa hingga 14 Juni 2026 progres fisik pembangunan telah mencapai 82,46 persen.
Pihaknya optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga fasilitas sudah dapat difungsikan mulai 1 Juli 2026.
“Kami masih optimistis hingga 20 Juni pekerjaan dapat selesai dan pada 1 Juli sudah fungsional sehingga adik-adik bisa segera memulai kegiatan belajar mengajar di sini,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian proyek, manajemen mengerahkan sekitar 800 pekerja yang terdiri atas 300 tenaga kerja lokal dan 500 tenaga kerja nonlokal. Seluruh pekerja dibagi dalam tiga sif kerja setiap hari, mulai pagi hingga tengah malam.
“Seluruh tenaga kerja bekerja dalam tiga sif setiap hari untuk memastikan target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu,” kata Safirul. (CHI)
Baca Juga: Penumpang Naik Pesat, Kemenhub Percepat Pengembangan Kereta Nasional
