JAKARTA, LINTAS — Pemerintah mempercepat pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak banjir bandang di Aceh. Kementerian Pekerjaan Umum membangun dua puskesmas darurat agar akses layanan medis warga tidak terputus menjelang Ramadhan.
Dua fasilitas itu berada di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara. Keduanya disiapkan untuk menggantikan puskesmas permanen yang rusak berat akibat bencana.
Menteri PU Dody Hanggodo, melalui keterangan tertulis, menegaskan, layanan kesehatan menjadi prioritas utama pada fase pemulihan. Menurut dia, negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
“Dalam situasi darurat, pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti. Puskesmas darurat ini kami bangun agar masyarakat tetap terlayani dan tenaga medis bekerja dengan aman,” kata Dody.
Puskesmas Darurat Lokop dibangun di Desa Jering, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur. Pekerjaan dimulai pada 15 Januari 2026. Hingga 29 Januari 2026, progres fisik telah mencapai 75 persen.
Pekerjaan kini memasuki tahap penyelesaian bangunan. Kementerian PU menargetkan fasilitas ini dapat difungsikan sebelum Ramadan. Lokop menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang.
Instalasi Sanitasi
Sementara itu, Puskesmas Darurat Laklak dibangun di Desa Lawe Mengkudu, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara. Proyek ini dimulai pada 23 Januari 2026. Progres fisik tercatat sekitar 35 persen.
Di lokasi ini, layanan kesehatan sebelumnya berjalan sangat terbatas. Kerusakan fasilitas membuat pelayanan hanya dilakukan di ruang seadanya setelah pembersihan lumpur.
Saat ini, pekerjaan difokuskan pada pemasangan instalasi sanitasi dan pembangunan rangka struktur. Target penyelesaian juga ditetapkan pada Februari 2026.
Kementerian PU memastikan kedua puskesmas darurat dibangun dengan standar teknis yang memadai. Fasilitas ini dirancang agar dapat langsung digunakan untuk pelayanan dasar, termasuk pemeriksaan umum dan penanganan darurat ringan.
Langkah ini menjadi bagian dari respons kemanusiaan pascabencana. Sejumlah fasilitas kesehatan di Aceh dilaporkan mengalami kerusakan berat dan tidak dapat difungsikan secara optimal.
Namun, pemerintah menegaskan pemulihan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Keberlanjutan layanan publik menjadi perhatian utama agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
Pembangunan puskesmas darurat juga sejalan dengan kebijakan Astacita, yang menempatkan perlindungan masyarakat dan pemenuhan layanan dasar sebagai prioritas nasional.
Dengan beroperasinya dua puskesmas darurat tersebut, pemerintah berharap layanan kesehatan di wilayah terdampak dapat kembali berjalan stabil sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen. (HRZ)
Baca Juga: Pemulihan RSUD Pidie Jaya Dikebut demi Layanan Kesehatan
