JAKARTA, LINTAS – Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan normalisasi sungai guna mengurangi risiko bencana susulan sekaligus mendukung pemulihan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat penanganan pascabencana tersebut. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, Kamis (18/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Dody mengungkapkan bahwa dari total 137 sungai terdampak di tiga provinsi, sebanyak 33 sungai telah selesai dinormalisasi. Sementara itu, 104 sungai lainnya masih dalam proses penanganan.
“Kementerian PU dapat memberikan izin dan melaksanakan normalisasi sungai sesuai kewenangan yang ada. Namun untuk pengelolaan material hasil galiannya, diperlukan keterlibatan Kementerian ESDM agar terdapat kepastian regulasi dan mekanisme pengelolaan material sehingga proses normalisasi sungai dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Dody.
Menurutnya, kepastian aturan terkait pemanfaatan material hasil normalisasi menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pekerjaan di lapangan.
Sinergi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menilai pengelolaan sumber daya pascabencana, seperti kayu dan material hasil galian, membutuhkan kepastian regulasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal.
“Kita perlu memastikan tidak ada keraguan maupun hambatan regulasi yang dapat menghambat langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Selain percepatan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian juga harus diperkuat agar setiap program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” kata Pratikno.
Selain normalisasi sungai, pemerintah juga mencatat kemajuan signifikan dalam pemulihan infrastruktur dasar. Hingga 17 Juni 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi.
Untuk infrastruktur daerah, sebanyak 2.270 dari total 2.421 ruas jalan daerah telah kembali fungsional. Sementara itu, 796 dari 1.181 jembatan daerah yang terdampak juga telah berhasil ditangani.
Di sektor sumber daya air dan permukiman, pemulihan terus dilakukan melalui perbaikan infrastruktur air baku dan air bersih. Sebanyak 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak kini telah kembali beroperasi sepenuhnya.
Pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 1.554 unit rumah telah dibangun di 18 lokasi yang telah ditetapkan.
Infrastruktur Pengendali
Tak hanya itu, pemulihan fasilitas umum juga menunjukkan progres positif. Sebanyak 429 sekolah, madrasah, dan pondok pesantren terdampak telah selesai ditangani. Perbaikan juga dilakukan pada fasilitas kesehatan, rumah ibadah, kantor pemerintahan, serta sarana olahraga.
Untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana di masa mendatang, Kementerian PU turut membangun infrastruktur pengendali sedimen berupa sabo dam. Total terdapat 111 unit yang direncanakan di tiga provinsi terdampak, terdiri atas 97 sabo dam, termasuk 12 sabo dam oprit, serta 14 sand pocket.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai (PKT). Hingga saat ini, program tersebut telah menyerap 6.165 tenaga kerja dengan realisasi anggaran mencapai Rp37,77 miliar.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Kementerian PU dalam penanganan bencana, terutama melalui pengerahan alat berat dan personel di lapangan.
“Kepada seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, terutama yang sudah menerima alokasi anggaran penanganan bencana dari Kementerian Keuangan untuk tahun ini, kami harapkan untuk dapat lebih mempercepat pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masing-masing agar aktivitas masyarakat di daerah terdampak dapat segera pulih kembali,” ujar Tito. (CHI)
