JAKARTA, LINTAS – MRT Jakarta menggandeng sejumlah pengembang untuk melakukan studi potensi pembangunan lintas Timur–Barat fase Kembangan–Balaraja. Studi yang akan berlangsung selama 8 hingga 10 bulan ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD), guna mengintegrasikan sistem transportasi massal dengan pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten resmi memperkuat kolaborasi lintas wilayah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Studi Potensi Kontribusi Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja.
Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pramono menjelaskan, kerja sama antardaerah menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan mobilitas kawasan metropolitan, khususnya untuk mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas lintas wilayah Jakarta–Banten.
“Hari ini kita mencatat sejarah penting melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten dalam pengembangan MRT. Nota kesepahaman ini mencakup pengembangan MRT Lintas Timur–Barat rute Kembangan–Balaraja antara PT MRT Jakarta dan para pengembang di sekitar trase yang akan dikembangkan,” ujar Pramono.
Memperluas Layanan Transportasi
Menurutnya, pengembangan MRT Lintas Timur–Barat diharapkan mampu memperluas cakupan layanan transportasi publik, memperkuat sistem aglomerasi, serta meningkatkan daya saing kawasan. Dengan terhubungnya koridor utara–selatan hingga kawasan Kota Tua dan barat–timur sampai Balaraja, sistem transportasi Jakarta dan sekitarnya akan semakin terintegrasi.
“Jakarta dan Banten merupakan satu kesatuan kawasan metropolitan. Persoalan transportasi, lingkungan, hingga pelayanan publik tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Prinsipnya harus saling memberi manfaat dan saling menguntungkan,” tuturnya.
Pramono menambahkan, kerja sama ini diharapkan mampu menghadirkan layanan transportasi publik yang andal dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan metropolitan Jakarta–Banten.
“Jika apa yang ditandatangani hari ini benar-benar terwujud, ini akan menjadi sejarah yang tidak terlupakan. Semua dimulai dari rasa saling percaya, saling menghargai, dan persahabatan. Saya yakin, kolaborasi ini akan memberikan manfaat besar bagi Jakarta dan Banten, memperkuat ekosistem ekonomi kawasan, serta menegaskan peran Jakarta sebagai kota global,” ujar Pramono.
Jakarta dan Banten Ada Ketergantungan
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi inisiatif dan komitmen Pemprov DKI Jakarta yang melibatkan Banten secara aktif dalam pengembangan transportasi massal lintas wilayah. Ia menegaskan bahwa Jakarta dan Banten memiliki ketergantungan yang erat dalam sistem mobilitas kawasan aglomerasi.
“Banten membutuhkan Jakarta, dan Jakarta juga membutuhkan Banten. Tidak ada pilihan lain selain bekerja sama. Kami berharap MRT ke depan dapat dinikmati masyarakat Banten, sehingga manfaat pembangunan transportasi massal dapat dirasakan secara merata,” ujarnya.
Andra berharap, hasil studi yang akan dilakukan dapat menunjukkan potensi yang positif dan layak untuk dikembangkan bersama. “Insyaallah, semoga studi ini menghasilkan rekomendasi terbaik bagi kedua daerah,” pungkasnya.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat bersama sejumlah pengembang swasta. Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan terintegrasi di kawasan Jabodetabek.
Komitmen MRT Jakarta
Tuhiyat menyampaikan, penjajakan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen MRT Jakarta dalam mendorong percepatan interkoneksi dengan berbagai moda transportasi publik lainnya. Hal tersebut sejalan dengan mandat MRT Jakarta untuk membangun, mengoperasikan, dan mengembangkan sistem perkeretaapian perkotaan modern yang aman, nyaman, andal, dan berkelanjutan.
“Kami menyadari, untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya lainnya. Karena itu, kolaborasi dengan pengembang swasta yang memiliki visi sejalan mutlak diperlukan,” jelas Tuhiyat.
Ia juga mengapresiasi peran aktif para pengembang swasta yang terus mendukung pengembangan transportasi publik modern di Indonesia. Ke depan, melalui kerja sama ini akan dibentuk joint working group yang bertugas selama dua tahun untuk menyusun rencana kerja bersama, termasuk pengembangan jalur Kembangan–Balaraja, interkoneksi moda, serta integrasi kawasan.
Sebagai informasi, kinerja MRT Jakarta terus menunjukkan tren positif dengan jumlah pelanggan mencapai 46,5 juta orang sepanjang 2025, serta ditargetkan menembus 50 juta pelanggan pada 2026. (CHI)
Baca Juga: Anggaran Kementerian PU 2026 Rp 118,5 Triliun Fokus Irigasi dan Konektivitas Wilayah
