Jakarta, Lintas – Apresiasi besar disampaikan kepada Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) yang masih memelihara Ilmu Hidrologi. Sebab, Ilmu Hidrologi merupakan kunci dalam mengelola sumber daya air yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal itu baik skala lokal maupun regional bahkan dunia.
Hal itu disampaikan Menteri PUPR saat membuka Seminar Nasional MHI Tahun 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
“Ini merupakan intelektual exercise yang dibutuhkan kita semua dalam rangka memelihara keilmuan di bidang hidrologi. Semoga seminar ini terus me-maintenance, terutama men-download para pakar berpengalaman teknologi terapan kepada generasi selanjutnya,” kata Basuki dikutip dari rilis Selasa (6/6/2023).
Menurut dia, acara seminar ini dapat menjadi kesempatan yang baik memperkuat hubungan dalam mengelola SDA. Termasuuk meningkatkan profesionalisme, berbagi pengalaman, dan mengadopsi teknologi terbaik dalam tata kelola air.
Bencana Hidrologi Termasuk Kekeringan
Diharapkan ilmu hidrologi dan hidrologi terapan memegang peranan yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mencari permasalahan dan mendapatkan solusi serta inovasi dalam mengatasi permasalahan Sumber Daya Air.
“Disaster hidrologi tidak hanya banjir, tetapi juga kekeringan. Dengan inovasi terapan ilmu hidrologi tentunya sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) secara keseluruhan. Menurut saya, hidrologi sangat menentukan di dalam kehidupan kita, hidrologi adalah basic science,” kata Basuki.
Ketua Pelaksana Seminar Nasional Eko Winar Irianto mengatakan, Seminar Nasional MHI Tahun 2023 mengambil tema “Inovasi Hidrologi Terapan dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi” yang sejalan dengan tema besar perhelatan World Water Forum (WWF) Tahun 2024 di Bali.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pemberian apresiasi MHI Life Achievement kepada 8 pendiri dan senior MHI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mengembangkan MHI. Acara dilanjutkan diskusi tentang tantangan pengelolaan Sumber Daya Air dengan menghadirkan narasumber para pakar, akademisi, dan instansi pemerintah terkait. (HRZ)
