CIREBON, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti penanganan kekeringan yang melanda sejumlah kawasan persawahan, termasuk wilayah yang menjadi bagian dari lumbung pangan nasional.
Menurut Dody, sebagian persoalan kekeringan sebenarnya dapat ditangani dengan langkah sederhana, asalkan jajaran teknis turun langsung melihat kondisi petani.
Hal itu disampaikan Dody saat ditemui di Cirebon, Sabtu (26/9/2026), ketika ditanya mengenai strategi Kementerian PU menangani kekeringan di kawasan persawahan, termasuk Karawang yang menjadi salah satu dari 358 kawasan persawahan terdampak kekeringan.
Dody mencontohkan dua lokasi yang ditinjaunya. Di lokasi tersebut tersedia sumber air berupa sungai yang masih mengalir. Jarak sungai dengan saluran irigasi hanya sekitar 2 kilometer sehingga, menurut dia, air sebenarnya dapat dialirkan menggunakan pompa dan selang menuju saluran sekunder.
“Sebetulnya tidak terlalu complicated. Di situ ada sumber air, ada sungai, dan sungai itu tidak kering. Tinggal tambahkan selang dan pompa, dikucurkan ke saluran sekunder, selesai. Masalahnya tidak dikerjakan,” kata Dody.
Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada teknologi yang rumit, melainkan pada kemauan pejabat teknis untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan dan berdiskusi dengan petani.
Dody juga menegaskan bahwa petani harus menjadi perhatian pemerintah karena Presiden memberikan perhatian besar terhadap sektor pertanian. Karena itu, ia mengaku kecewa ketika persoalan di lapangan tidak segera ditangani.
“Petani itu adalah sosok manusia yang sangat diperhatikan Pak Presiden. Tapi kemudian orang PU malah melecehkan begini, saya jadi malu sendiri. Ini bagaimana orang PU,” ujarnya.
Hampir 400 Hektare Bisa Diairi
Dody kemudian mencontohkan kondisi di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Di lokasi tersebut, posisi sungai berada lebih rendah dibandingkan area persawahan sehingga air tidak dapat dialirkan secara gravitasi.
Menurut Dody, persoalan itu tetap dapat diatasi dengan memasang pompa listrik. Ia memilih penggunaan listrik dibandingkan pompa berbahan bakar solar karena biaya bahan bakar dinilai akan membebani petani.
“Pasang saja pompa yang bertenaga listrik, jangan bertenaga solar. Kalau solar kasihan petani. Bahan bakarnya dia mau beli dengan cara apa? Solar juga mahal. Paling gampang dengan listrik,” katanya.
Air kemudian dapat dialirkan menggunakan selang berdiameter besar, seperti PVC, menuju saluran sekunder. Karena di lokasi tersebut belum tersedia saluran tersier, Dody menyarankan pembangunan saluran tersier sederhana secara bersama-sama dengan petani.
Menurutnya, langkah tersebut relatif murah dan dapat mengairi hampir 400 hektare sawah.
“Dibikin saluran tersier kecil-kecilan. Ajak petani untuk bikin bersama-sama. Murah itu, tidak mahal. Dengan begitu, hampir 400 hektare bisa diairi dengan mudah,” ujarnya.
Evaluasi Pejabat Teknis
Dody juga mengkritik jajaran pejabat teknis yang dinilai kurang turun langsung ke lapangan. Ia menyebut petugas sering hanya melihat persoalan dari pinggir jalan, sementara kondisi sawah dan petani berada lebih jauh di dalam kawasan.
“Teman-teman pejabat, pemerintah, mau tidak turun ke jalan, turun ke bawah, masuk jauh ke dalam dari pinggir jalan. Jalan carinya selalu di pinggir jalan,” kata Dody.
Atas kondisi tersebut, Dody mengatakan akan mengganti sejumlah pejabat yang dinilai bertanggung jawab terhadap penanganan persoalan tersebut, mulai dari jajaran direktorat yang menangani sumber daya air hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Makanya saya harus ganti semua itu, dari direktur operasional produksi sumber daya air sampai dengan PPK. Saya ganti semua itu,” tegasnya.
Ketika ditanya kapan pergantian tersebut dilakukan, Dody menjawab, “Besok. Senin. Saya ganti semua itu. Kesel saya.”
Dody mengatakan persoalan yang sudah berlangsung selama tujuh bulan tidak dapat lagi ditoleransi.
“Sudah tujuh bulan soalnya. Kalau baru satu bulan, dua bulan, ya oke. Saya masih bisa toleransi. Tapi sudah tujuh bulan, tidak bisa. Sebentar lagi sudah Desember,” katanya.(CHI)
