JAKARTA, LINTAS – Pemerintah pusat menegaskan komitmen mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan tambahan anggaran sebesar Rp51,8 triliun yang telah disetujui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih mencukupi untuk mendukung tahap awal rekonstruksi di wilayah terdampak.
Pernyataan ini muncul di tengah perhatian publik terhadap besarnya kebutuhan dana untuk membangun kembali akses dan fasilitas publik yang rusak akibat rangkaian bencana alam di sejumlah provinsi Sumatra dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah bergerak cepat agar proses pemulihan tidak tersendat dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
Dody menjelaskan, dana tambahan tersebut difokuskan untuk penanganan infrastruktur dasar yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Aksesibilitas dan fasilitas publik menjadi prioritas karena berperan penting dalam pemulihan ekonomi dan layanan sosial pascabencana.
“Mengenai penambahan anggaran, sementara waktunya masih segitu, Rp51,8 triliun. Pak Menteri Keuangan tidak ke mana-mana menyebutkan akan ada anggaran lebih. Cuman, angka itu memang setiap saat akan kita tinjau berdasarkan kemampuan kita untuk masuk ke dalam satu kabupaten,” ujar Dody saat sesi media briefing, Kamis, 18 Desember 2025.
Ia menegaskan pemerintah tetap membuka ruang evaluasi anggaran. Besaran dana bisa disesuaikan mengikuti perkembangan kondisi di lapangan serta kebutuhan riil di daerah terdampak.
Meski menilai anggaran Rp51,8 triliun masih aman, Dody belum memerinci pembagiannya secara detail. Menurutnya, pemerintah baru dapat menyusun peta kebutuhan yang lebih spesifik setelah tim masuk langsung ke setiap kabupaten terdampak bencana.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Setiap daerah memiliki karakteristik kerusakan yang berbeda, sehingga kebutuhan infrastrukturnya tidak bisa disamaratakan.
“Kalau sudah masuk ke satu kabupaten, baru kita bisa mengirimkan data jauh lebih detail apa saja yang harus dikerjakan di situ. Apakah soal sekolah, puskesmas, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, air limbah, jalan, jembatan, dan seterusnya,” tuturnya.
Kerusakan infrastruktur akibat bencana tidak hanya mengganggu layanan publik, tetapi juga menahan laju pemulihan ekonomi daerah. Jalan terputus, jembatan rusak, serta terganggunya sistem air bersih berdampak langsung pada aktivitas warga.
Karena itu, pemerintah menempatkan rekonstruksi infrastruktur sebagai fondasi utama pemulihan pascabencana. Dengan akses yang kembali normal, distribusi logistik, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi diharapkan bisa pulih lebih cepat.
Dody menegaskan, hingga saat ini tambahan dana dari Kementerian Keuangan masih berada dalam batas aman untuk mendukung proses tersebut. Pemerintah terus memantau kondisi di lapangan agar tidak terjadi kekurangan anggaran di tengah pelaksanaan.
“Tapi posisi per detik ini, kami anggap Rp 51,8 triliun itu kira-kira masih cukup,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi seiring masuknya data terbaru dari daerah. Jika kebutuhan di lapangan meningkat, penyesuaian anggaran tetap memungkinkan selama selaras dengan kemampuan fiskal negara.
Langkah ini mencerminkan pendekatan yang fleksibel namun terukur. Pemerintah ingin memastikan pemulihan Sumatra berjalan cepat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak. (GIT)
