JAKARTA, LINTAS — Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk meningkatkan penggunaan aspal Buton sekaligus menekan ketergantungan terhadap aspal impor.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan rencana peluncuran “Aspal Merah Putih”, produk campuran aspal Buton dan aspal hasil olahan Pertamina, yang ditargetkan memiliki harga kompetitif bahkan lebih rendah dibandingkan aspal yang digunakan saat ini.
“Kalau kita menggunakan aspal Buton dengan berbagai macam alasan, seperti alasan impor maupun teknis, dari sisi ekonomisnya tetap harus masuk. Jangan sampai tarif untuk masyarakat bertambah,” kata Dody usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, pemanfaatan aspal produksi dalam negeri tidak boleh berhenti pada alasan mengurangi impor, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi tanpa membebani masyarakat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dody menjelaskan, aspal Buton sebenarnya bukan material baru dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia. Namun, salah satu persoalan yang selama ini dihadapi adalah harga yang dinilai belum cukup kompetitif untuk digunakan secara luas.
Karena itu, pemerintah kini mendorong formulasi baru yang menggabungkan aspal Buton dengan aspal cair milik Pertamina. Produk tersebut nantinya akan diperkenalkan dengan nama Aspal Merah Putih.
Dody memberikan bocoran bahwa peluncuran Aspal Merah Putih kemungkinan dilakukan setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
“Bocoran sedikit, mungkin setelah 17 Agustus kita launching,” katanya.
Target Harga Harus Kompetitif
Dody menegaskan, penggunaan produk aspal dalam negeri tidak boleh justru membuat biaya pembangunan infrastruktur semakin mahal. Ia bahkan menargetkan harga Aspal Merah Putih setidaknya setara dengan harga aspal yang digunakan saat ini.
“Minimum sama. Kalau bisa, saya akan coba turunkan menjadi di bawah harga aspal hari ini,” tuturnya.
Menurut Dody, harga material akan berpengaruh langsung terhadap biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk jalan tol dan jalan nasional. Apabila harga aspal domestik terlalu tinggi, pemerintah justru berpotensi menghadapi tambahan beban anggaran.
“Kalau aspal kita pakai di mana-mana, jalan tol, jalan nasional juga dipakai. Kalau misalnya aspal ini ketinggian, nanti APBN saya jebol. Jadi masalah baru besar bagi saya,” ujarnya.
Ia memperkirakan penggunaan material berbasis aspal Buton berpotensi menekan biaya sekitar 10–20 persen. Namun, angka tersebut masih menjadi target yang perlu diuji lebih lanjut melalui proses produksi dan penawaran dari penyedia jasa.
“Harapannya ada turun sedikit. Ini bisa turun 10–20 persen, tapi belum,” kata Dody.
Menolak Aturan Baru yang Justru Menaikkan Biaya
Selain persoalan harga material, Dody juga mengingatkan agar penerapan Aspal Merah Putih tidak diikuti aturan baru yang justru menambah biaya bagi pelaku usaha maupun pengguna infrastruktur.
Ia menyerahkan mekanisme bisnis penggunaan produk tersebut kepada penyedia jasa dan pihak terkait melalui skema business to business (B2B). Pemerintah, kata dia, akan memastikan agar kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu.
“Biar mereka yang business to business biasa saja. Tapi saya tekankan, jangan sampai kemudian ada aturan baru yang menaikkan biaya,” ujarnya.
Dody menilai kebijakan peningkatan penggunaan aspal dalam negeri harus memiliki dua tujuan sekaligus, yakni memperkuat pemanfaatan sumber daya nasional dan menjaga efisiensi biaya pembangunan.
Dengan demikian, penggunaan aspal Buton bukan sekadar kebijakan substitusi impor, tetapi juga harus mampu memperkuat industri dalam negeri tanpa mengorbankan efisiensi pembangunan infrastruktur.
Aspal Buton Jadi Bagian dari Aspal Merah Putih
Aspal Buton memiliki karakteristik berbeda dibandingkan aspal cair konvensional karena mengandung mineral alami. Dalam formulasi Aspal Merah Putih yang tengah disiapkan pemerintah, material dari Buton tersebut akan dipadukan dengan aspal hasil pengolahan Pertamina.
“Namanya aspal, barangnya itu saja. Tapi di sini ada mineral. Kalau aspal Buton itu mineral, bukan cairan lagi,” jelas Dody.
Pemerintah berharap inovasi tersebut dapat menjadi jalan tengah untuk memperluas pemanfaatan aspal Buton tanpa membuat biaya pembangunan meningkat.
Bagi Dody, keberhasilan program tersebut pada akhirnya bukan hanya diukur dari seberapa banyak aspal impor yang dapat digantikan, tetapi juga dari kemampuan produk dalam negeri tersebut memenuhi standar teknis sekaligus menawarkan harga yang kompetitif.
“Tujuan yang pertama, satu, bahwa kita tidak lagi impor aspal,” tegasnya. (CHI)
Baca Juga: LS Mod Cipatujah–Pangandaran Jadi “Pilot Project”, Dorong Kontraktor Naik Kelas
