SEMARANG, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah mulai menyiapkan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Namun, lokasi pasti bandara tersebut hingga kini belum ditetapkan.
Dody mengatakan Kementerian PU perlu melihat langsung sejumlah aspek sebelum pembangunan berjalan, termasuk akses jalan menuju lokasi dan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan bandara nantinya tidak berjalan tanpa dukungan konektivitas yang memadai.
“Kita siap-siap. Kita lihat dulu lokasinya,” ujar Dody saat menjelaskan persiapan pemerintah terkait rencana pembangunan bandara di Bali Utara.
Menurut dia, apabila rencana tersebut direalisasikan, pembangunan bandara dan infrastruktur akses harus disiapkan secara paralel. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan jalan nasional, termasuk kemungkinan pembangunan jalan tol atau non-tol, dengan mempertimbangkan tingkat lalu lintas.
“Tergantung trafiknya,” kata Dody.
Bandara Pendukung
Dody menjelaskan, keberadaan bandara di Bali Utara juga berkaitan dengan rencana pengembangan International Financial Center (IFC). Jika rencana IFC berjalan, kebutuhan terhadap bandara pendukung juga akan semakin relevan.
Ia menyebut BIBU merupakan rencana bandara yang berbeda dengan fasilitas penerbangan kecil yang saat ini sudah ada di kawasan Bali Utara. Bandara yang ada saat ini digunakan antara lain untuk kegiatan sekolah penerbangan.
Terkait investor, Dody menyebut terdapat rencana keterlibatan investor dari China. Skema investasinya masih perlu melalui mekanisme antarpemerintah atau government to government (G2G) melalui perusahaan milik negara. Karena itu, pemerintah tetap memiliki peran dalam menentukan lokasi dan pelaksanaan proyek.
“Kalau itu kemudian proyeknya untuk mendukung IFC, kemungkinan bandara yang dibangun untuk mendukung itu kita yang bangun,” ujarnya.
Belum Ada Alokasi Anggaran
Dody juga menegaskan belum ada alokasi anggaran Kementerian PU yang ditetapkan untuk proyek tersebut. Besaran kebutuhan anggaran baru dapat dihitung setelah lokasi dan kebutuhan infrastrukturnya lebih jelas.
Ia mengingatkan pembangunan bandara harus diikuti kesiapan akses. Pemerintah tidak ingin bandara selesai dibangun, tetapi konektivitas menuju kawasan tersebut belum tersedia.
“Jangan sampai bandara ada, aksesnya tidak ada. Makanya kita menghindari begitu,” tutur Dody.
Dody menyebut pemerintah masih menunggu kepastian lokasi sebelum menentukan langkah berikutnya. Jika proyek tersebut berjalan, pembangunan akses jalan akan dipersiapkan bersamaan agar konektivitas menuju kawasan bandara dapat mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata di Bali Utara.
Menurutnya, pengembangan Bali Utara juga dapat membantu penyebaran aktivitas pariwisata yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di Bali Selatan. (CHI)
