JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau sejumlah titik kekeringan di Bekasi, Karawang, hingga Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi petani sekaligus menjaga produktivitas lahan persawahan dalam mengejar target swasembada pangan nasional 2026.
Di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino, Dody ingin memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima Kementerian PU.
Ia menemukan masih terdapat sejumlah titik persawahan yang kekurangan air meski sebelumnya dilaporkan dalam kondisi baik.
“Saya ingin memastikan laporan yang disampaikan teman-teman sumber daya air benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari laporan, semuanya terlihat baik, tetapi ketika saya turun langsung, ternyata masih ada titik-titik kekeringan. Ini sangat saya sesalkan, karena sejak awal tahun saya sudah mengingatkan agar ketersediaan air untuk sawah dijaga,” kata Dody.
Saluran Irigasi Tidak Mengalir
Peninjauan pertama dilakukan di Desa Karangharja, Kecamatan Kebayuran, Kabupaten Bekasi. Di lokasi tersebut, saluran irigasi tersier tidak mengalir. Padahal, sekitar dua kilometer dari area persawahan terdapat sungai besar dengan debit air yang masih terjaga.
Dody menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia. Menurutnya, tidak semua persoalan kekeringan membutuhkan pembangunan infrastruktur berskala besar.
“Sebetulnya banyak persoalan yang tidak terlalu rumit. Kalau sumber airnya ada, kita bisa memasang pompa dan menyalurkan air ke saluran irigasi. Kalau memang air harus dinaikkan dari sungai ke sawah, kita bisa menggunakan pompa. Yang penting, kita mau turun melihat langsung persoalan petani dan segera mengerjakannya,” tegasnya.
Selanjutnya, Dody meninjau Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Di lokasi ini, kondisi persawahan dan kebutuhan pengairan membutuhkan penanganan lebih besar.
Sementara di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, terdapat area persawahan seluas lebih dari 100 hektare yang membutuhkan perhatian dalam penanganan kekeringan.
Untuk lokasi yang memiliki sumber air berdekatan dengan lahan pertanian, Kementerian PU akan mempertimbangkan penggunaan pompa dan pipa atau selang untuk mengalirkan air ke jaringan irigasi.
Sedangkan wilayah dengan kondisi geografis yang lebih sulit akan ditangani dengan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Pembangunan Sumur Bor
Untuk jangka panjang, Kementerian PU juga akan mengkaji pembangunan sumur bor dan embung di lokasi yang memungkinkan. Pendataan kebutuhan air akan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga penanganan mengacu pada kebutuhan nyata petani.
Dody meminta jajaran Kementerian PU, khususnya bidang sumber daya air, lebih aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi persoalan dan mempercepat penanganan. Program dan anggaran yang tersedia, termasuk Inpres Irigasi dan program irigasi reguler, diminta dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan ketentuan.
“Target swasembada pangan 2026, insyaallah tetap kita kejar. Saya akan lebih fokus pada persoalan kekeringan. Kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan air petani, karena dampaknya bukan hanya bagi masyarakat di satu daerah, tetapi bagi ketahanan pangan Indonesia. Kita harus hadir dan memastikan sawah-sawah mendapatkan air,” tutur Dody.
Kementerian PU menilai ketersediaan air hingga ke lahan pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produksi pangan.(CHI)
