JAKARTA, LINTAS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengundang para “Srikandi Perumahan” atau perempuan pengembang perumahan dari berbagai daerah untuk berdiskusi dan memberi masukan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Maruarar menyampaikan apresiasi kepada para perempuan pengembang yang tetap konsisten membangun rumah rakyat, baik subsidi maupun komersial.
“Terima kasih atas dukungan para Srikandi Perumahan yang tetap semangat dan gotong royong membangun rumah untuk rakyat demi menyukseskan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya, dikutip Senin (11/8/2025).
Siap Terima Masukan dan Kritik
Maruarar menegaskan bahwa pihaknya siap menerima saran, masukan, maupun kritik terkait program perumahan. Ia juga meminta agar para pengembang tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. “Sampaikan pada kami apabila ada pengaduan terkait program dan kebijakan yang belum terlaksana. Kami akan segera menindaklanjuti, tapi mesti jelas apa dan siapa yang mengadukannya,” tegasnya.
Perempuan pengembang yang hadir berasal dari berbagai asosiasi di Indonesia. Mereka telah membangun atau sedang menggarap proyek perumahan di Cileungsi, Bekasi, Sulawesi Selatan, Solo, Bandung, Palembang, Lombok, Bali, Papua, dan wilayah lainnya. Proyek yang dikerjakan mencakup perumahan bersubsidi hingga komersial.
Kendala Infrastruktur dan Regulasi
Salah satu peserta, Nabila, pengembang asal Palembang, mengungkapkan pengalamannya membangun perumahan subsidi di Banyuasin. “Alhamdulillah saya bisa bangun rumah subsidi di Banyuasin, Palembang. Subsidi semua, Pak,” ucapnya. Namun, ia juga menyampaikan kendala yang sering dihadapi di lapangan, terutama terkait infrastruktur.
Menurut Nabila, banyak perumahan subsidi berada di pinggiran kota dengan akses jalan yang rusak atau belum memadai. Kondisi ini dinilai menghambat kenyamanan dan minat masyarakat. “Kalau bisa, Pak Menteri juga menindaklanjuti atau meminta pemerintah daerah memperbaiki jalan, supaya program rumah subsidi benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
Selain masalah akses, para pengembang juga menyoroti hambatan administratif seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih bersyarat dan belum sepenuhnya dilaksanakan di beberapa daerah.
Harapan untuk Program 3 Juta Rumah
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menyelaraskan program dan kebijakan perumahan, sehingga visi Presiden Prabowo dalam membangun 3 juta rumah dapat berjalan optimal. Dengan masukan langsung dari pengembang di lapangan, pemerintah diharapkan mampu merumuskan solusi yang tepat, baik dari segi infrastruktur maupun regulasi.
Maruarar menutup pertemuan dengan komitmen untuk terus membangun komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan, termasuk para perempuan pengembang. Ia menegaskan, kolaborasi dan sinergi menjadi kunci agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat program perumahan nasional. (GIT)
