JAKARTA, LINTAS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait langsung mengambil langkah tegas dalam menangani polemik yang berlarut-larut terkait ganti rugi konsumen Apartemen Meikarta.
Ia mengundang langsung pimpinan Lippo Group, James Riady dan John Riady, untuk hadir ke kantornya dan bertatap muka dengan ratusan konsumen yang terdampak.
Pertemuan digelar pada Rabu (23/4/2025) di Lantai 21 Wisma Mandiri 2, Jakarta, dan juga dihadiri oleh Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Tri Agung Kristanto. Kehadiran Kompas dianggap penting karena media tersebut pernah mengiklankan proyek Meikarta.
“Saya pimpin pertemuan ini dengan doa, semoga pertemuan ini membawa solusi terbaik untuk masyarakat,” ujar Maruarar mengawali pertemuan, Rabu (23/4/2025).
Targetkan Selesai dalam 3 Bulan
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP meminta Lippo Group untuk segera menuntaskan masalah Meikarta sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan penyelesaian masalah ini rampung dalam tiga bulan atau paling lambat 23 Juli 2025.
“Pendataan konsumen akan kami tuntaskan paling lambat 2 Mei 2025. Ini penting agar kami tahu berapa besar dana ganti rugi yang harus diberikan,” jelasnya.
Bahkan, Maruarar menyatakan kesediaannya menyumbangkan seluruh gaji yang pernah ia terima saat menjadi penasihat di Siloam (anak usaha Lippo Group) demi menyelesaikan polemik Meikarta.
James Riady menyatakan kesiapannya mengikuti arahan Menteri PKP demi penyelesaian yang baik. Ia juga menegaskan bahwa proyek Meikarta bukan hal kecil, karena sudah ada 16.000 unit hunian yang diserahterimakan, dan tahun ini akan ditambah lagi 3.000 unit.
“Saya pribadi lebih banyak di daerah, tapi saya datang karena menghargai langkah Pak Menteri,” kata James.
Ia juga mengakui tantangan dalam pembangunan kota baru sangat besar, namun tetap berkomitmen mendukung solusi terbaik bagi konsumen.
Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menyampaikan bahwa kanal pengaduan BENAR-PKP telah menerima 118 aduan dari konsumen Meikarta sejak diluncurkan pada 26 Maret 2025.
Dari jumlah tersebut, 102 konsumen sudah melengkapi berkas, dengan total nilai kerugian yang tercatat mencapai Rp26,85 miliar. Sementara 16 konsumen lainnya masih melengkapi dokumen. (GIT)
