JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan kekecewaan atas lambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Ia menegaskan langkah tegas telah diambil untuk mempercepat penyelesaian proyek prioritas tersebut.
Program yang digagas pemerintah ini menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Namun hingga pertengahan April 2026, baru 97 sekolah yang masuk tahap pembangunan tahap II, sementara sisanya masih terkendala masalah lahan.
“Secara pribadi saya sangat kecewa. Per 14 April 2026, sebagian proyek baru mencapai progres sekitar 30–40 persen, bahkan ada yang masih di angka satu digit,” ujarnya, Jumat kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).
Perombakan Pejabat untuk Percepatan
Dody mengungkapkan, rendahnya capaian tersebut mendorongnya melakukan perombakan pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini diambil untuk memperkuat manajemen proyek dan memastikan percepatan di lapangan.
Menurutnya, keputusan drastis diperlukan karena waktu yang tersisa untuk mengejar target pembangunan sangat terbatas. Ia menegaskan tim baru kini diberi otorisasi melaporkan progres langsung kepadanya setiap pekan.
“Setiap minggu saya akan monitor langsung. Bahkan Pak Dirjen juga saya minta keliling dan memantau langsung. Kalau progres tidak bergerak, saya akan datang ke lokasi dan berkomunikasi langsung dengan penyedia jasa,” katanya.
Monitoring Harian dan Opsi Tandem Kontraktor
Untuk mengejar ketertinggalan, menurut Dody, tim kementerian akan turun ke lapangan setiap hari, terutama pada proyek dengan progres di bawah 20 persen. Dody juga membuka kemungkinan menerapkan skema tandem kontraktor—dua penyedia jasa dalam satu paket pekerjaan—untuk mempercepat pelaksanaan.
Ia menilai berbagai teknologi percepatan konstruksi, termasuk penggunaan bahan kimia untuk mempercepat pengerasan beton, belum dimanfaatkan optimal di sejumlah proyek.
“Kita punya teknologi, punya tenaga. Tinggal bagaimana memaksimalkan semuanya agar proyek selesai tepat waktu,” tegasnya.
Pelibatan TNI-Polri Jadi Opsi
Jika diperlukan, Dody menyebut pemerintah dapat menambah tenaga kerja melalui dukungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mempercepat pengerjaan, terutama jika kekurangan tenaga di lapangan menjadi hambatan.
Skema percepatan ini pernah diterapkan pada proyek infrastruktur lain dengan hasil signifikan dalam mengejar tenggat waktu. Dody menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Ia memastikan anggaran bukan menjadi kendala dalam pembangunan. Menurutnya, pemerintah berkomitmen penuh untuk menuntaskan proyek tersebut.
“Tidak ada isu anggaran. Ini program penting untuk generasi masa depan. Saya yakin bisa kita kejar dan selesaikan tepat waktu,” tutur Dody. (CHI)
Baca Juga: Dody Hanggodo Ungkap PR Besar Aceh: Lumpur, Jembatan Desa hingga Sawah
