JAKARTA, LINTAS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, memaparkan progres pembangunan perumahan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, hari ini, Senin (4/11/2024).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasarus dan bertujuan untuk mengevaluasi serapan anggaran serta capaian fisik tahun anggaran 2024.
Maruarar mengungkapkan, pada tahun anggaran 2024, Kementerian PKP memperoleh pagu DIPA awal sebesar Rp 9,25 triliun. Namun, setelah dilakukan penambahan, total pagu anggaran menjadi Rp 14,68 triliun.
“Hingga 30 Oktober 2024, realisasi serapan anggaran mencapai 60,21 persen, yaitu sebesar Rp 8,84 triliun, dengan capaian pembangunan rumah sebanyak 94.086 unit dari target 145.796 unit,” jelasnya.
Capaian tersebut mencakup pembangunan Rumah Susun sebanyak 2.258 unit (69 tower), Rumah Khusus 1.426 unit, dan Rumah Swadaya sebanyak 90.402 unit.
Selain itu, Maruarar juga menjelaskan pencapaian bantuan pembiayaan perumahan yang mencapai 182.372 unit (87,88 persen) dari target 207.525 unit, melalui berbagai skema seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tapera, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).
Kementerian PKP juga terus menjalankan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan anggaran sebesar Rp 2,981 triliun melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sampai saat ini, serapan anggaran BSPS telah mencapai 63,28 persen, yang setara dengan Rp 1,887 triliun, menyerap 180.804 pekerja dari target 270.638 pekerja.
Program Efektif
Untuk mencapai target realisasi anggaran, Maruarar menekankan perlunya percepatan melalui pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, dan percepatan kegiatan padat karya.
“Kami juga akan melakukan rekomposisi anggaran sesuai prioritas untuk memastikan semua program berjalan efektif,” tambahnya.
Agenda rapat juga membahas hasil Pemeriksaan semester II-2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di mana Ditjen Perumahan menerima dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan total 31 rekomendasi senilai Rp 11,5 miliar.
LHP pertama berfokus pada Pengadaan Barang dan Jasa untuk tahun anggaran 2022 dan semester I-2023, yang telah ditindaklanjuti sepenuhnya.
LHP kedua berkaitan dengan Kinerja Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga triwulan III-2023, yang juga telah ditindaklanjuti.
Ketua Komisi V DPR Lasarus memberikan apresiasi atas penyelesaian semua rekomendasi BPK dalam hasil pemeriksaan semester II-2023.
Ia menegaskan pentingnya meningkatkan capaian serapan APBN tahun anggaran 2024 ke depan. “Kami berharap Kementerian PKP dapat terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya. (GIT)
