Home Berita Krisis Air Global, Tantangan dan Solusi Menurut Presiden World Water Council

Krisis Air Global, Tantangan dan Solusi Menurut Presiden World Water Council

Share

JAKARTA, LINTAS – Air adalah kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia, namun saat ini dunia menghadapi tantangan besar terkait kuantitas dan kualitas air.

Presiden World Water Council, Loic Fauchon, menyoroti tiga kategori utama masalah air yang dihadapi berbagai wilayah di dunia: kekurangan air, kelebihan air, dan buruknya kualitas air.

“Di beberapa tempat, kita memiliki kekurangan air. Di beberapa tempat, kita memiliki terlalu banyak air. Dan di kategori ketiga, kita memiliki air yang terburuk,” ujar Loic Fauchon, dalam agenda Press Conference Pasca 10th World Water Forum, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

Menurut Fauchon, perubahan iklim telah mengubah situasi ketersediaan air di banyak negara. Ia mencontohkan wilayah Timur Tengah seperti Arab Saudi, Dubai, dan Oman, yang sebelumnya hampir tidak pernah mengalami hujan, kini harus menghadapi curah hujan yang meningkat secara drastis.

“Pada masa lalu, tidak pernah ada hujan di beberapa negara Timur Tengah. Namun sekarang, hujan semakin sering terjadi, bahkan di musim panas. Ini mengharuskan negara-negara tersebut untuk tidak hanya menghadapi hujan, tetapi juga mengelola dampaknya,” tambahnya.

Kondisi serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya, yang mengakibatkan negara-negara harus mencari solusi yang lebih seragam dalam aspek keuangan, pemerintahan, dan teknologi.

Ancaman Besar bagi Keamanan Air

Fauchon menekankan bahwa ancaman terbesar terhadap ketersediaan air bukan hanya perubahan iklim, tetapi juga pertumbuhan populasi yang pesat.

“Saat ini, Afrika memiliki 1,5 miliar penduduk. Pada akhir abad ini, jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi 3,8 miliar. Pertanyaannya adalah, dari mana air untuk tambahan 2,3 miliar orang ini?” kata Fauchon.

Tak hanya Afrika, kota-kota besar di dunia juga mengalami lonjakan populasi yang signifikan. Lima puluh tahun lalu, hanya ada empat kota dengan lebih dari 10 juta penduduk, yakni New York, Meksiko, Tokyo, dan São Paulo. Saat ini, jumlahnya telah meningkat menjadi 50 kota, termasuk Jakarta.

Baca Juga: 16 Proyek Bendungan Masuk PSN di Era Presiden Prabowo Subianto

“Dengan pertumbuhan populasi yang pesat, kebutuhan akan air semakin meningkat. Air dibutuhkan untuk kesehatan, pangan, penggunaan rumah tangga, pembangunan, dan industri,” jelasnya.

Sebagai solusi, Fauchon menekankan bahwa dunia perlu menghasilkan lebih banyak air sekaligus menghemat penggunaannya.

“Kita perlu menghasilkan lebih banyak air dan pada saat yang sama mengurangi penggunaannya. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi setiap negara,” ujarnya.

Beberapa teknologi seperti desalinasi air laut, pemanfaatan air limbah yang diolah kembali, serta efisiensi dalam distribusi air menjadi solusi utama. Fauchon mencontohkan negara seperti Singapura dan Spanyol yang telah memanfaatkan teknologi pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan warganya.

“Setelah pengolahan yang baik, air dapat digunakan kembali. Kota seperti Singapura dan Barcelona telah memanfaatkan air dari instalasi pengolahan air untuk konsumsi masyarakatnya. Ini akan menjadi revolusi dalam bidang keamanan air,” tambahnya.

Fauchon juga menyoroti bahwa pengelolaan air membutuhkan investasi besar. Namun, negara-negara berkembang sering menghadapi kendala dalam mengakses pendanaan dari bank pembangunan internasional.

“Bank-bank pembangunan seperti Asian Development Bank dan World Bank memiliki dana, tetapi sering kali negara miskin kesulitan mendapatkan akses ke dana tersebut,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal ini, World Water Council tengah mengembangkan konsep “subsovereignty”, yang memungkinkan kota-kota tertentu untuk mendapatkan pendanaan langsung dari bank internasional tanpa harus melalui birokrasi pemerintahan pusat.

Baca Juga: Selama Ramadhan, Pelanggan Transjakarta Dapat Takjil Gratis di 14 Koridor

“Sebagai contoh, setelah tsunami, Banda Aceh harus dibangun kembali. Dengan sistem subsovereignty, kota-kota seperti Banda Aceh dapat memperoleh dana langsung untuk proyek pengelolaan air tanpa terhambat birokrasi yang berpotensi meningkatkan risiko korupsi,” ungkapnya.

Selain itu, Fauchon menekankan pentingnya alokasi dana untuk pelatihan dan manajemen proyek air. Banyak infrastruktur air yang dibangun dengan biaya besar, tetapi akhirnya terbengkalai karena kurangnya pemeliharaan.

“Kadang-kadang, kita membangun instalasi pengolahan air, tetapi tanpa kebijakan pemeliharaan yang baik, dalam beberapa tahun fasilitas tersebut berhenti berfungsi. Oleh karena itu, kami mendorong bank pembangunan untuk mengalokasikan 15 persen-20 persen dana proyek untuk pelatihan manajemen dan pemeliharaan,” ujarnya. (GIT)

Share