JAKARTA, LINTAS – Pemerintah Indonesia dan Australia bersepakat untuk terus bekerja sama di bidang pembangunan infrastruktur lewat program program Kerja Sama Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) hingga Juni 2026.
Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umu dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mendampingi Presiden Jokowi dalam Pertemuan Bilateral dengan PM Australia, PM New Zealand, dan PM Kamboja, Menteri Basuki Bahas Kerja Sama Infrastruktur, di Melbourne, Selasa (5/3/2024).
Pertemuan bilateral ini berlansung bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia yang digelar dalam rangka merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN-Australia.
Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam pengembangan infrastruktur, kata Basuki, melalui program Kerja Sama Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bernilai Rp 1,5 triliun (150 juta dollar Australia) dan berlaku hingga 30 Juni 2022.
“Program KIAT telah diperpanjang dengan periode efektif hingga Juni 2026 mendatang. Kolaborasi melalui program ini fokus terhadap sektor Air dan Sanitasi, Transportasi, dan Pembiayaan Infrastruktur,” kata Menteri Basuki.
Kerja sama lain di bidang infrastruktur dengan Pemerintah Australia juga antara lain pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Palembang yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2023 lalu. Hibah senilai kurang lebih 67 juta AUD digunakan untuk pembangunan IPAL dan stasiun pompa yang mampu melayani 120.000 orang dengan kapasitas 20.000 meter kubik/hari.
Baca Juga: Kerja Sama Indonesia-Australia Bangun SPALD Terpusat Kota Palembang Diapresiasi
“Pemerintah Indonesia juga turut serta dalam melanjutkan pembangunan jaringan perpipaannya. Mulai dari pipa pengumpul utama sampai sambungan rumah tangga dengan jumlah investasi yang sama,” tambah Menteri Basuki.
Infrastruktur di IKN
Selain itu, terdapat kerja sama di bidang kajian strategis antara Kementerian PUPR, Bappenas dan Pemerintah Australia melalui Study on the Strategic Assessment of Toll Road Development (I-SAT) yang telah dilaksanakan sejak September 2022 dan selesai pada Februari 2024. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem penyelenggaraan jalan tol, antara lain peningkatan kualitas, Studi Kelayakan, pembebasan lahan, skema monetisasi aset, modalitas KPS baru, pelelangan proyek, sistem Teknologi Informasi terintegrasi, dan kerangka peraturan.
“DFAT bersama Kementerian PUPR juga telah menandatangani Perjanjian Hibah Pengelolaan Proyek IKN pada Maret 2023 yang berlaku efektif sampai dengan Juni 2024. Kegiatan ini memberikan dukungan manajemen proyek terhadap Satgas Eksekusi IKN. Di samping itu, OIKN juga telah resmi bermitra dengan Otoritas Ibu Kota Nasional Australia (NCA) yang ditandai dengan penandatanganan MOU pada 27 Februari 2024. Kolaborasi ini mendukung pengembangan lingkungan yang bersih, hijau, berteknologi di IKN,” jelas Menteri Basuki.
Dalam kesempatan ini, Menteri Basuki juga menyampaikan ketertarikan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Pemerintah Kamboja. Terutama dalam bidang teknologi irigasi dan Desa Wisata Berbasis Ekosistem. Dan juga Pemerintah New Zealand melalui program LPDP, mengingat New Zealand dan Australia menjadi negara tujuan favorit bagi beasiswa pendidikan internasional.
“Seperti disampaikan Presiden Jokowi kepada setiap PM, Pemerintah Indonesia dengan senang hati mengundang PM Australia Anthony Albanese dan PM New Zealand Christopher Luxon untuk menghadiri World Water Forum ke-10 di Bali tanggal 19-20 Mei 2024 pada Segmen Kepala Negara. Pemerintah Indonesia juga dengan senang hati mengundang para Menteri New Zealand dan Kamboja untuk turut berperan aktif dalam forum proses politis, khususnya di segmen Menteri. Dan melalui World Water Forum ke-10, kita semua berharap akan mendapatkan hasil dan komitmen yang nyata di bidang sumber daya air,” tandas Menteri Basuki. (HRZ)
Baca Juga: Dukungan Infrastruktur dari Kementerian PUPR untuk Unsri Menuju Kampus Kelas Dunia
