JAKARTA, LINTAS – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan dua milestone besar yang menjadi acuan pembangunan IKN dalam beberapa tahun ke depan.
Dua milestone tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi modern yang baru di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa milestone utama pembangunan IKN terletak pada tahun 2025 dan 2028.
“Saya kira memang kita punya dua milestone yang sangat penting, yaitu di 2025 dan 2028. Di 2028, kita akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya,” ujar Basuki usai mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12/2024).
Selain itu, sambungnya, pada 2025 apabila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah mengarahkan ke sana, pihaknya akan siap dengan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya, seperti air, listrik, serta pertokoan, yang akan memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pindah ke IKN.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa percepatan pembangunan IKN membutuhkan langkah strategis, terutama dalam perencanaan infrastruktur yang matang dan peningkatan investasi.
“Kami sudah hampir siap untuk menandatangani laporan kepada Presiden. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera melaporkan untuk peresmian, sementara saya akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking. Akan ada sekitar 4 hingga 5 groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor,” tutur Basuki.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, yang menegaskan pentingnya prinsip ekonomi Pancasila dalam pembangunan IKN.
“Kita berdiri di sini mengingatkan bahwa prinsip ekonomi kita harus kita pegang teguh. Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang berazas kekeluargaan. Kita masih berpegang teguh bahwa pembangunan harus direncanakan. Tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita tempuh,” ujar Presiden Prabowo.
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, menambahkan bahwa melalui musyawarah ini, diharapkan perencanaan pembangunan Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik. RPJMN akan disempurnakan dan ditetapkan melalui peraturan presiden sebagai dasar pembangunan nasional dalam lima tahun mendatang. (ROY)
Baca Juga: Anggaran Rp 704,9 Miliar, Pemenang Tender Proyek Basilika dan Gereja IKN Ditentukan
