JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menanti pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk memulai pembangunan 31 ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Proyek ini menjadi bagian dari program prioritas nasional untuk meningkatkan ketahanan gizi masyarakat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dalam keterangannya usai menghadiri acara Seleksi Terbuka Calon Anggota Dewan Arsitek Indonesia (DAI) periode 2025–2030 di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
“Kita belum ada uangnya, harus ada masuk ke anggaran kita, baru kita bisa bergerak. Ini proses. Prosesnya dari Kementerian Keuangan dulu, baru ke Kementerian PU,” ujar Diana.
Kerja Sama dengan Badan Gizi Nasional
Pembangunan ribuan dapur MBG ini dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN). Walau anggaran bersumber dari BGN, proses pelaksanaan fisik akan dikerjakan oleh Kementerian PU.
“Anggarannya memang dari BGN, tapi yang melaksanakan kita. Kita juga bisa bayarnya di sana. Tapi katanya nanti akan ditransfer ke Kementerian PU,” lanjut Diana.
Kolaborasi ini telah diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Menteri PU Dody Hanggodo dan pihak BGN. Dalam skemanya, BGN akan menentukan lokasi pembangunan, sementara Kementerian PU bertanggung jawab pada aspek teknis pembangunan.
Tiga Prototipe Desain SPPG Disiapkan
Untuk mempercepat proses pembangunan, Kementerian PU telah menerbitkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025. Keputusan ini menetapkan tiga desain prototipe gedung SPPG, yang terdiri dari dua desain modular dan satu desain konvensional.
Desain ini dapat digunakan oleh berbagai pihak yang ingin membangun dapur MBG, baik pemerintah daerah maupun mitra swasta. Keberadaan prototipe ini diharapkan mempercepat proses perencanaan, pembangunan, serta perizinan proyek SPPG.
Sebagai langkah awal, telah dibangun tiga unit SPPG di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen. Pembangunan ini dibiayai dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN Karya, dengan memanfaatkan lahan milik Kementerian PU.
Target Mencapai 82,9 Juta Penerima Manfaat
Badan Gizi Nasional menargetkan pembangunan sebanyak 25.000 dapur MBG di wilayah aglomerasi dan 6.000 dapur di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Beberapa unit akan dibangun melalui skema kerja sama dengan mitra swasta, sedangkan lainnya menggunakan dana APBN.
Program MBG ini juga memiliki target besar dalam hal penerima manfaat. Hingga pertengahan Agustus 2025, sebanyak 20 juta jiwa ditargetkan sudah menerima manfaat. Angka ini akan meningkat hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November atau awal Desember 2025.
Menteri PU Optimistis Program Diterima Masyarakat
Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya menyatakan optimismenya terhadap keberhasilan program ini. Ia juga berharap pemerintah daerah turut antusias dalam mendukung realisasi program MBG, mengingat dapur ini tidak membutuhkan lahan seluas Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Turnamen Gateball PU Meriahkan HUT ke-80 RI, Diana Kusumastuti: Bangun Karakter ASN lewat Olahraga
“Insyaallah kami bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Mudah-mudahan kepala daerah juga antusias, karena luas lahannya relatif lebih kecil dibandingkan Sekolah Rakyat,” kata Dody.
Program pembangunan dapur MBG merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan ke depan. (GIT)
