Home Berita Kementerian PU Tangani Permanen 7 Jembatan dan 28 Longsor di Aceh

Kementerian PU Tangani Permanen 7 Jembatan dan 28 Longsor di Aceh

Share

JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menyiapkan penanganan permanen terhadap tujuh jembatan dan 28 titik longsoran di ruas jalan nasional yang terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh pada Januari 2026. Langkah ini dilakukan setelah seluruh akses terdampak berhasil dipulihkan secara fungsional melalui penanganan darurat.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan keterjagaan akses logistik dan konektivitas antarwilayah agar aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terhambat pascabencana.

“Dalam 50 hari pertama, fokus utama kami adalah memastikan tidak ada satu pun kabupaten dan kota yang terisolasi. Memang masih ada beberapa desa dan kecamatan dengan akses terbatas, dan itu menjadi sasaran penanganan lanjutan. Tim di lapangan terus bekerja tanpa henti bersama TNI dan Polri,” ujar Dody saat media briefing penanganan bencana di Sumatera, Jumat (16/1/2026).

Kerusakan Jalan dan Jembatan

Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan dan jembatan.

Tercatat sebanyak 16 jembatan putus, 362 titik longsor, serta 37 titik banjir di ruas jalan nasional. Hingga saat ini, seluruh ruas tersebut telah ditangani dan kembali dapat dilalui oleh masyarakat.

Menurut Dody, penanganan permanen secara bertahap akan difokuskan pada tujuh jembatan serta 28 titik longsor yang tersebar di beberapa ruas strategis.

Rinciannya meliputi 18 titik longsor di ruas Bireuen–Batas Kota Bireuen/Bener Meriah, dua titik di ruas Sp. Uning (Batas Kota Takengon)–Uwaq Km 370, serta masing-masing satu titik longsor di ruas Batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejeren–Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara.

Ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kutacane, dan ruas Genting Gerbang–Nagan Raya. Selain itu, terdapat lima titik longsor di ruas Pameu–Genting Gerbang.

Penanganan Jembatan jadi Tantangan

Dody menambahkan, penanganan jembatan menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi. Oleh karena itu, pemerintah membangun jembatan perintis untuk membuka akses awal.

“Yang terpenting, masyarakat bisa kembali terhubung, kendaraan roda dua dapat melintas, dan bantuan logistik bisa masuk dengan lebih efektif dari wilayah terdekat,” lanjutnya.

Dari tujuh jembatan yang akan ditangani, enam di antaranya saat ini telah difungsionalkan melalui penanganan darurat, termasuk pemasangan Jembatan Bailey, sambil menunggu konstruksi permanen yang ditargetkan mulai paling lambat Januari 2026.

Sementara satu jembatan lainnya, yakni Jembatan Pantai Dona, telah memasuki tahap penanganan permanen dengan pembongkaran jembatan eksisting.

Jembatan Krueng Tingkeum di ruas Kota Bireuen–Batas Bireuen/Aceh Utara menjadi salah satu prioritas. Ruas ini kembali fungsional sejak 27 Desember 2025 melalui pemasangan Jembatan Bailey berkapasitas 30 ton, serta dukungan jalur alternatif Bailey di Awe Geutah. (CHI)

Baca Juga: Banjir Ganggu Jalur Kereta, KAI Berlakukan Pembatasan Kecepatan di Pekalongan dan Batalkan 34 Perjalanan

Oleh:

Share