JAKARTA, LINTAS — Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan, dengan fokus besar pada penyelesaian fasilitas untuk pemerintahan dan pemerintahan daerah.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2025, Kementerian PU berencana untuk melelang pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN, termasuk Gedung DPR/MPR yang menjadi salah satu proyek strategis.
Dody menjelaskan bahwa proses lelang untuk pembangunan infrastruktur ini direncanakan akan dimulai pada kuartal pertama 2025. “Iya (Gedung Parlemen) termasuk, semuanya (ikut dilelang),” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).
Infrastruktur legislatif dan yudikatif menjadi salah satu bagian krusial dalam pengembangan IKN, yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Namun, meskipun rencana lelang sudah dipersiapkan, proyek pembangunan IKN menghadapi kendala terkait dengan pencairan anggaran. Dody mengungkapkan bahwa sebagian dari anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN masih terkena blokir dan sedang dalam proses evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tapi kan masih direview sama BPKP, belum selesai kayaknya. Ya harusnya Q1 lah (lelang),” ujar Dody.
Sementara itu, fokus utama Kementerian PU saat ini adalah menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur untuk pemerintahan eksekutif.
Menurut Dody, proyek seperti Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) masih menjadi prioritas.
“Menyelesaikan yang eksekutif sekarang (prioritas). Kan belum selesai,” tambahnya.
Terkait perkembangan pembangunan infrastruktur lainnya di IKN, laporan dari Otorita IKN pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa beberapa proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR mengalami kemajuan signifikan.
Misalnya, proyek Istana Garuda sudah mencapai progres 99,1%, sementara pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara sudah mencapai 87,6%. Proyek lainnya, seperti Kantor Sekretariat Presiden, juga sudah mendekati penyelesaian dengan progres 94%, sementara Kantor Sekretariat Negara telah selesai dengan progres 99,1%.
Selain itu, Kementerian PU berencana untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun pada tahun 2025. Anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung kelanjutan pembangunan IKN serta proyek pembangunan lainnya, termasuk di Papua yang sedang mengalami pemekaran provinsi.
Anggaran sebesar Rp 14,87 triliun akan digunakan khusus untuk proyek-proyek di IKN, dengan rincian untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 9,9 triliun dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,96 triliun. Sementara itu, sebesar Rp 4 triliun akan dialokasikan untuk proyek pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.
Meskipun berbagai tantangan, baik terkait pencairan anggaran maupun evaluasi proyek, Kementerian Pekerjaan Umum terus berupaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN berjalan sesuai jadwal.
Infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk Gedung Parlemen, diharapkan dapat segera dimulai pada awal tahun 2025, mendukung pencapaian visi besar Indonesia dalam membangun pusat pemerintahan baru yang modern dan efisien di Ibu Kota Nusantara. (GIT)
