JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya memastikan keberadaan dan kondisi lahan sawah yang terdampak bencana di Sumatera sebelum pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan bangunan pertanian.
Dody mengungkapkan, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi intensif terkait data sawah, khususnya di wilayah Aceh. Bahkan, ia telah meminta jajarannya di daerah untuk melakukan pendataan menggunakan teknologi drone guna memperoleh gambaran yang akurat mengenai luas sawah yang masih ada, yang terdampak, serta yang tersisa.
“Untuk sawah ini kami koordinasi terus-menerus. Bahkan saya sudah minta tim di Aceh untuk melakukan pendataan dengan drone, memetakan seluruh sawah supaya jelas berapa luas yang terdampak dan apa yang masih tersisa,” ujar Dody dalam acara Media Briefing pekan lalu.
Data Menjadi Dasar Penting
Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar penting dalam pembahasan lanjutan bersama Kementerian Pertanian (Kementan). Dengan data yang valid, kedua kementerian dapat menyusun langkah aksi secara bersama dan terarah.
“Itu akan menjadi bahan diskusi lanjutan dengan teman-teman di Kementerian Pertanian. Kementan juga sudah terhubung, jadi kita tinggal bekerja bersama untuk menjalankan aksi di lapangan,” jelasnya.
Dody berharap, kerja bersama lintas kementerian tersebut sudah dapat dimulai sebelum akhir bulan ini. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menahan diri untuk mengerjakan pembangunan irigasi maupun gedung pertanian sebelum kondisi sawah benar-benar dipastikan.
“Belum bicara soal irigasi dan gedung. Ini urusannya repot. Per hari ini, per detik ini, saya belum banyak mengerjakan irigasi dan gedung karena saya tidak mau mengerjakan sesuatu yang tidak ada artinya,” tuturnya.
Irigasi untuk Mendukung Sawah
Ia menjelaskan, fungsi utama irigasi dan bangunan pertanian adalah untuk mendukung sawah. Oleh karena itu, apabila sawahnya sudah tidak ada atau bermasalah, pembangunan infrastruktur justru berpotensi menjadi sia-sia dan menimbulkan persoalan baru.
“Gedung dan irigasi itu fungsinya mengairi sawah. Kalau sawahnya tidak ada, justru itu jadi masalah. Makanya saya harus memastikan dulu ke pejabat-pejabat pertanian, sawahnya masih ada atau tidak. Kalau sudah terukur dan ada masalah, mau diapakan, itu kita bereskan sama-sama dulu,” paparnya.
Dody menambahkan, setelah persoalan sawah diselesaikan dan datanya jelas, barulah pemerintah dapat melangkah ke tahap berikutnya, yakni pembangunan irigasi dan sarana pendukung lainnya. Ia menyebutkan, di Aceh terdapat puluhan ribu hektare sawah yang perlu ditangani secara serius dan terintegrasi.
“Kalau sawahnya sudah kita bereskan, baru kita bicara irigasi dan gedung. Di Aceh itu ada puluhan ribu hektare yang mesti kita tangani, sehingga harus ada kerja sama erat dengan Kementerian Pertanian karena itu memang domain mereka,” pungkasnya.
Kementan Mulai Rehabilitasi
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memulai rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Program pemulihan ini mencakup total lahan terdampak seluas 98.002 hektare yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/1/2026) mengungkapkan, Aceh menjadi wilayah dengan dampak kerusakan terluas, yakni mencapai 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota.
Sementara itu, Sumatera Utara mencatat kerusakan lahan sawah seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.
“Pemulihan sektor pertanian pascabencana adalah tanggung jawab negara. Negara harus hadir memastikan petani bisa kembali berproduksi,” tegas Amran. (CHI)
Baca Juga: Kementan Rehabilitasi 98 Ribu Hektar Sawah Pascabencana di Sumatera
