JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 19,62 triliun, membawa total pagu anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp 166,99 triliun. Adapun pagu awal yang ditetapkan sebelumnya adalah Rp 147,37 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mempercepat berbagai proyek infrastruktur dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024), Dody menjelaskan sumber tambahan anggaran tersebut, yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1,38 triliun, percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 7,04 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar, serta tambahan dana dari BA 999 sebesar Rp 10,40 triliun.

“Sebagian dari SBSN ini telah digunakan untuk proyek penguatan tebing Sungai Tabalong, pengamanan Pantai Manggar, serta pembangunan jalan dan jembatan,” ungkapnya.
Dody juga menjelaskan bahwa PHLN melibatkan berbagai lembaga internasional, seperti EDFC Korea dan Asian Development Bank (ADB), yang berkontribusi pada proyek-proyek prioritas, termasuk pariwisata dan penyediaan air.
Sementara itu, penggunaan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 800 miliar difokuskan pada pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Sebagian besar tambahan anggaran dari BA BUN, yang mencapai Rp 10,4 triliun, dialokasikan untuk proyek IKN, dengan Rp 6,4 triliun dan Rp 780 miliar untuk daerah otonomi baru di Papua.
Realokasi anggaran ini juga mencakup program rehabilitasi venue PON Aceh dan renovasi RSUD Kabupaten Sumedang, serta revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran.
Selain itu, instruksi presiden untuk air minum dan sanitasi serta pembangunan jalan daerah juga mendapat perhatian dengan alokasi masing-masing sebesar Rp 700 miliar dan Rp 900 miliar.
Dody mencatat bahwa hingga 25 Oktober 2024, realisasi anggaran mencapai 60,8 persen atau sekitar Rp 101,58 triliun, dengan progres fisik 66,1 persen dan progres keuangan 10,9 persen.
Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat kendala dalam proses administrasi dan penyediaan lahan di awal, pihaknya optimis dapat mencapai target minimum 90 persen pada Desember 2024.
Dengan tambahan anggaran yang signifikan ini, Kementerian PU berupaya tidak hanya meningkatkan infrastruktur nasional tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia. (GIT)