JAKARTA, LINTAS – Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus berkembang, salah satunya melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program ini bertujuan untuk memastikan akses makanan bergizi yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
Pembangunan SPPG ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Gizi Nasional (BGN), serta berbagai BUMN Karya yang berperan dalam penyediaan infrastruktur dan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan adanya sinergi ini, diharapkan distribusi makanan bergizi dapat lebih merata dan berkelanjutan.
“Kami dari Kementerian PU menyiapkan lahan dan perizinan, sementara teman-teman BUMN Karya membangun fasilitas beserta perlengkapannya. Ke depan, dukungan ini bisa bertambah sesuai kebutuhan,” ujar Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam konferensi pers usai kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian PU dan BGN dalam Mendukung Program MBG, di Pendopo Kementerian PU, Sabtu (22/3/2025).
Wilayah Prioritas
Salah satu tantangan terbesar dalam pemenuhan gizi adalah jangkauan ke daerah-daerah terpencil. Banyak wilayah yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses makanan sehat dan bergizi karena keterbatasan infrastruktur dan logistik.
Oleh karena itu, program ini menargetkan pembangunan 1.542 SPPG di daerah 3T, yang akan dibiayai melalui APBN serta kolaborasi dengan sektor swasta.
Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, percepatan pembangunan SPPG menjadi prioritas karena anggaran, SDM, dan infrastruktur telah tersedia. Namun, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan yang tepat agar program ini benar-benar memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
“Untuk mencapai daerah 3T, kita membutuhkan intervensi pemerintah. APBN sudah siap, dan dengan dukungan Kementerian PU, pembangunan 1.542 SPPG bisa berjalan sesuai target,” tutur Dadan.
Selain itu, saat ini sudah terdapat 1.050 SPPG yang beroperasi berkat kontribusi berbagai pihak, termasuk sektor UMKM. Program ini menjadi bukti bahwa kerja sama lintas sektor mampu menciptakan solusi nyata dalam pemenuhan gizi masyarakat.
Pembangunan fasilitas SPPG tidak hanya sekadar membangun dapur atau tempat distribusi makanan. Ada aspek lain yang harus diperhatikan, seperti pengelolaan limbah, sistem logistik, hingga desain yang efisien.
Oleh karena itu, Kementerian PU berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap SPPG yang dibangun memenuhi standar yang baik.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rahmad Pambudi, juga mengapresiasi model kerja sama yang diterapkan dalam program ini. Menurutnya, SPPG yang dibangun oleh Kementerian PU menjadi contoh dapur pelayanan gizi yang paling lengkap, mulai dari fasilitas memasak hingga pengelolaan limbah.
“Jika model ini sukses, maka akan menjadi role model bagi pembangunan serupa di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta adalah kunci percepatan program pemenuhan gizi nasional,” kata Rahmad Pambudi.
Sehat Melalui Sinergi
Pembangunan SPPG bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi. Dengan dukungan anggaran, tenaga ahli, dan sinergi antara pemerintah serta BUMN, program ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang nyata.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan keberlanjutan program serta efektivitas dalam pendistribusian makanan bergizi ke seluruh pelosok negeri. Dengan pendekatan yang tepat, SPPG bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. (GIT)
