JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan Kementerian PU akan menangani langsung perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Senen dan depan Polda Metro Jaya. Langkah ini diambil setelah adanya arahan dari Gubernur DKI Jakarta dan rembug bersama pemerintah pusat.
Menurut Dody, dua JPO tersebut sudah resmi menjadi tanggung jawab Kementerian PU dan akan segera dikerjakan. Ia menegaskan pengerjaan akan dilakukan dengan cepat agar bisa segera digunakan kembali oleh masyarakat.
“Hal Transjakarta yang di depan Polda, termasuk JPO-nya, tadi Pak Gubernur sudah sampaikan. Plus yang di Senen nanti itu adalah tanggung jawab kami di PU. Bahkan saya matur ke Pak Gubernur, kalau ada yang lain kami juga siap. Dua JPO ini akan kami kerjakan dengan cepat, harapannya bisa fungsional kurang dari tujuh hari,” ujar Dody di Jakarta.
Anggaran Perbaikan Dialokasikan dari Pos Nasional
Dody menambahkan bahwa perbaikan dua JPO tersebut akan menggunakan anggaran yang sudah disiapkan sejak awal tahun. Dari total Rp 900 miliar yang dianggarkan untuk berbagai kebutuhan infrastruktur di seluruh Indonesia, sebagian akan dialokasikan untuk JPO Senen dan Polda Metro Jaya.
“Detail nilainya memang belum bisa saya sebutkan, karena ini masih baru. Namun, ini sudah masuk dalam anggaran yang kita siapkan di awal tahun untuk seluruh provinsi. Jadi insya Allah cukup untuk meng-cover perbaikan dua JPO ini,” kata Dody.
Ia menegaskan bahwa perbaikan JPO bukan hanya sekadar membenahi struktur, tetapi juga melengkapi dengan fasilitas penting seperti lift agar ramah bagi semua pengguna, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.
“Ya, termasuk liftnya. Itu yang di depan Polda dan yang di Senen. Anggarannya sudah kita sisihkan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ucap Dody.
JPO Strategis yang Vital Bagi Masyarakat
JPO Senen dan JPO di depan Polda Metro Jaya merupakan fasilitas vital bagi mobilitas warga Jakarta. Kawasan Senen dikenal sebagai salah satu titik terpadat dengan arus penumpang dari terminal, stasiun, hingga jalur TransJakarta. Begitu pula dengan kawasan Polda Metro Jaya yang berada di jalur utama Sudirman–Thamrin.
Perbaikan JPO di kedua titik ini menjadi prioritas karena banyak digunakan pejalan kaki setiap harinya. Pemerintah menilai, jika dibiarkan, kondisi JPO yang kurang layak bisa membahayakan keselamatan masyarakat.
Kementerian PU memastikan perbaikan dilakukan dengan mengutamakan kualitas dan keamanan, meski pengerjaannya ditargetkan cepat. “Kami ingin masyarakat segera bisa menggunakan kembali JPO dengan aman. Jadi kecepatan harus seimbang dengan kualitas,” tegas Dody.
Dukungan dari Pemprov DKI dan Presiden
Peralihan tanggung jawab perbaikan JPO ke Kementerian PU tak lepas dari koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur DKI Jakarta sebelumnya telah menyampaikan agar dua JPO strategis itu ditangani langsung oleh Kementerian PU, mengingat urgensi dan kebutuhan anggaran.
Dody menyebut, Presiden juga telah memberikan arahan agar Kementerian PU sigap dalam memastikan perbaikan fasilitas publik yang bersinggungan langsung dengan mobilitas warga.
“Ini ada rem Presiden. Jadi begitu Pak Gubernur sampaikan, kami langsung ambil langkah. Harapannya, masyarakat bisa segera merasakan hasilnya,” jelasnya.
Fokus Peningkatan Infrastruktur Pejalan Kaki
Selain dua JPO tersebut, Kementerian PU juga membuka kemungkinan untuk menangani perbaikan fasilitas serupa di daerah lain jika memang mendesak. Infrastruktur untuk pejalan kaki kini menjadi perhatian pemerintah, seiring meningkatnya kebutuhan akan transportasi publik yang ramah lingkungan dan aman.
Baca Juga: Gubernur Pramono Ungkap Kerugian Infrastruktur Akibat Demo Tembus Rp 55 Miliar
“Kami sadar, pejalan kaki adalah bagian penting dari transportasi kota. Karena itu, setiap JPO harus tidak hanya layak, tetapi juga nyaman dan aman. Perbaikan ini akan menjadi standar bagi JPO lain ke depan,” kata Dody.
Komitmen Penyelesaian Cepat
Dengan target perbaikan rampung dalam waktu kurang dari tujuh hari, Kementerian PU akan mengerahkan tenaga dan peralatan penuh di lapangan. Pihaknya optimistis tenggat waktu tersebut bisa tercapai.
“Insya Allah, dengan dukungan semua pihak, JPO ini bisa kembali berfungsi dengan cepat. Ini juga bentuk komitmen kami untuk hadir langsung di tengah kebutuhan masyarakat,” kata Dody. (GIT)
