BANDUNG, LINTAS – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah menjajaki kerja sama strategis untuk mengembangkan kebijakan penataan kawasan permukiman di Kota Bandung.
Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang tertata dengan baik dan memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa penataan kawasan permukiman menjadi isu krusial bagi pemerintah.
Ia menekankan bahwa masalah kawasan permukiman tidak bisa dianggap enteng, karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Kami ingin mendapatkan masukan dari institusi pendidikan dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang perlu ditata,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).
Permukiman Kumuh
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian khusus adalah daerah Cibangkong di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
Wamen PKP menyatakan bahwa penataan kawasan tersebut bisa menjadi pilot project untuk penataan kawasan permukiman kumuh di kota-kota lain di Indonesia.
Penataan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan hunian yang layak, tetapi juga pada aspek kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Fahri, untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak hidup di lingkungan yang lebih sehat dan aman, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat sangat dibutuhkan.
“Kami perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan terjebak di kawasan kumuh yang penuh dengan polusi,” kata Fahri.
Peran ITB
Dalam pertemuan ini, Fahri juga mengusulkan agar pemerintah daerah memanfaatkan teknologi modern seperti drone untuk mendokumentasikan kondisi kawasan permukiman kumuh.
Dengan demikian, pihak perguruan tinggi seperti ITB dapat melakukan riset terkait dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan dari kondisi permukiman tersebut.
Riset ini akan memberikan gambaran jelas mengenai masalah yang dihadapi serta solusi yang dapat diimplementasikan.
Guru Besar ITB, Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D., menyatakan komitmen kampusnya untuk bekerja sama dengan Kementerian PKP.
“Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan Kementerian PKP dalam penataan kawasan permukiman di Kota Bandung. SAPPK siap berkontribusi dalam riset dan pengabdian masyarakat untuk menciptakan kawasan yang lebih baik,” ungkap Haryo.
Dukungan Investor
Kementerian PKP juga berencana mengundang investor untuk membangun hunian layak di kawasan yang telah ditata.
Fahri menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan tanah yang dimiliki masyarakat sah secara hukum.
Setelah itu, investor dapat membangun kawasan komersial dan hunian layak untuk masyarakat.
“Proses penataan kawasan seperti ini sudah dilakukan di Jepang dan sukses. Kuncinya adalah kepercayaan antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi yang adil,” tambah Fahri.
Proses ini membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau tempat tinggal sementara bagi masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.
Kerja sama antara Kementerian PKP dan ITB ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat, terutama di kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik.
Pemerintah terus mendorong agar lebih banyak kawasan permukiman di Indonesia mendapatkan perhatian serius, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. (GIT)
