JAKARTA, LINTAS – Setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke lima negara di Timur Tengah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadapi dua agenda strategis yang dinilai krusial bagi masa depan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
Dua agenda tersebut adalah proyek Giant Sea Wall untuk perlindungan pesisir utara Jawa, dan pembahasan final mengenai desain kawasan legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembahasan kedua proyek ini akan dilakukan secara menyeluruh bersama seluruh kementerian terkait sebelum dipresentasikan kepada Presiden.
“Kita akan diskusikan dengan kementerian-kementerian dahulu, baru setelah itu disampaikan ke Pak Presiden sekembalinya beliau ke Tanah Air,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Menurut Dody, pembahasan desain kawasan legislatif dan yudikatif IKN kemungkinan besar akan menjadi presentasi terakhir di tingkat kementerian sebelum mendapat persetujuan Presiden. “Harusnya itu presentasi final, karena pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas cukup detail,” jelasnya.
Meski waktu pasti pertemuan masih menyesuaikan dengan agenda Presiden, Dody menegaskan urgensi dari kedua proyek tersebut. “Kedua hal ini memang harus didiskusikan secara komprehensif bersama Presiden,” tegasnya.
Proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menjadi perhatian tersendiri dalam pembangunan infrastruktur nasional. Proyek ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mengatasi potensi banjir rob dan abrasi pantai di pesisir utara Pulau Jawa.
Sejak 2016, Kementerian Pekerjaan Umum telah menggandeng Belanda dan Korea Selatan untuk menyusun kajian menyeluruh pembangunan tanggul dari Cilegon hingga Gresik dengan total panjang hingga 946 kilometer.
Sejauh ini, Tahap A pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta telah rampung sepanjang 12,66 km. Pada 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tambahan panjang mencapai 33,54 km.
Baca Juga: Proyek Tol Semarang – Demak, Tahap Lanjutan Terhubung ke Pelabuhan Lewat Semarang Harbour
Untuk Tahap B sepanjang 21 km, Kementerian PU masih menimbang pendekatan desain. Kajian difokuskan pada dua opsi utama: menggunakan Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B yang disusun pada 2020, atau mengacu pada Rencana Induk Bappenas Tahun 2016. Kajian ini mencakup aspek pembiayaan dan kelayakan proyek (feasibility study) yang saat ini masih berlangsung.
Selain Jakarta, pembangunan tanggul laut juga menyasar wilayah Jawa Tengah, dan dipadukan secara terintegrasi dengan proyek Tol Semarang–Demak serta Tol Semarang Harbour.
IKN: Fokus pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Sementara itu, pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara terus berlanjut. Dody menegaskan bahwa saat ini fokus utama pembangunan berada pada kawasan legislatif dan yudikatif sebagai pusat aktivitas pemerintahan.
Pembangunan ini dilaksanakan berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan selanjutnya akan ditangani oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Desain kawasan yang tengah difinalisasi tersebut akan menjadi penentu wajah dan tata kelola pusat pemerintahan di ibu kota baru Indonesia. (GIT)
