JAKARTA, LINTAS — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintahan Prabowo juga fokus pada ketahanan pangan mengingat tantangan geopolitik global yang mengancam stabilitas pasokan pangan Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (30/10/2024), Dody mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi konflik yang dapat mengganggu akses Indonesia terhadap sumber pangan.
“Untuk IKN tetap akan kita teruskan, mungkin kecepatannya tidak seperti dulu karena yang dikhawatirkan adalah perang terjadi secara masif, dan kemampuan kita untuk mencapai swasembada pangan belum tercapai,” ujar Dody.
Menurut Dody, Presiden Prabowo memiliki ambisi besar untuk memastikan swasembada pangan di Indonesia dan sebagai bagian dari strategi tersebut, menteri-menteri dari berbagai sektor, termasuk Kementerian PU dari sektor infrastruktur, akan berkolaborasi untuk mencapainya.
Kementerian PU berencana membangun sistem irigasi yang lebih efisien untuk mendukung pertanian, sambil melakukan perbaikan terhadap bendungan yang sudah ada. “Membangun dam baru itu memakan waktu lama, sementara mengoptimalkan bendungan yang ada bisa dilakukan lebih cepat,” kata Dody.
Dody juga berharap anggaran Kementerian PU akan difokuskan pada pengembangan irigasi primer, sekunder, hingga tersier, yang dianggap vital untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ia optimistis bahwa dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu empat hingga lima tahun.
Lebih dari sekadar infrastruktur, Dody juga menyatakan komitmennya untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia melalui penyediaan air bersih dan sanitasi. Ia mengaitkan standar hidup yang baik dengan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan terjadi di Tanah Air.
“Proyek-proyek kita ke depan akan lebih berbasis masyarakat untuk membantu mereka yang terdampak PHK,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, menambahkan bahwa meskipun ketahanan pangan menjadi prioritas, pembangunan IKN tetap akan dilanjutkan.
Menurut dia, pembiayaan proyek IKN tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga melibatkan investasi dari pihak swasta.
“Kita harus membuat investor tetap percaya bahwa IKN akan terus dilanjutkan,” ujarnya.
Dengan demikian, meski pembangunan IKN berjalan, tampak jelas bahwa ketahanan pangan menjadi agenda utama yang mendominasi kebijakan pemerintah saat ini.
Langkah-langkah strategis dari Kementerian PU diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (GIT)
