JAKARTA, LINTAS – Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai keberpihakan pemerintah terhadap pembenahan transportasi umum masih rendah.
Menurut Djoko, angkutan umum merupakan layanan penting untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Hal ini telah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Dalam RPJMN 2025–2029 memang ada 20 kota yang akan dibenahi angkutan umumnya. Namun, melihat tren anggaran stimulan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) yang terus menurun setiap tahun, saya pesimistis program ini akan berhasil,” ujar Djoko.
Ia merinci, sejak awal program BTS pada 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp56 miliar. Anggaran tersebut meningkat pada 2021 menjadi Rp292 miliar, 2022 sebesar Rp550 miliar, dan 2023 sebesar Rp625 miliar. Namun, pada 2024 turun menjadi Rp437 miliar, 2025 hanya Rp177 miliar, dan direncanakan pada 2026 akan tinggal Rp80 miliar.
“Hal ini menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah dalam membenahi transportasi umum di daerah,” tegas Djoko.
Subsidi Transportasi
Ia mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pernah menjanjikan subsidi transportasi umum dalam kampanye. Menurutnya, janji tersebut semestinya ditindaklanjuti oleh Menteri Perhubungan dengan meningkatkan anggaran pembenahan angkutan umum setiap tahun, mengingat terdapat 514 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Baca Juga: KAI Commuter Beri Tarif Spesial Rp80 di HUT ke-80 RI, Cek Jadwalnya
Djoko menambahkan, anggaran BTS seharusnya menjadi stimulan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pendanaan melalui APBD setelah dua hingga tiga tahun dibiayai APBN.
“Transportasi yang terjangkau akan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menikmati peluang, kebebasan, dan kebahagiaan. Itu kalau pemerintahnya becus dan peduli,” kata Djoko mengutip pandangan Litman (2025).
Ia menegaskan, keberadaan program angkutan umum sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di tengah kesulitan ekonomi dan meningkatnya jumlah warga yang kehilangan pekerjaan.
“Angkutan umum dengan tarif murah menjadi penyelamat mobilitas bagi banyak orang,” pungkasnya.. (*/CHI)
