JAKARTA, LINTAS – Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran transportasi publik merupakan kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Perluasan Digitalisasi Pembayaran pada Layanan Transportasi Publik di Indonesia. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian East Asia Society for Transportation Studies (EASTS) Conference ke-16 yang berlangsung di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa (2/9/2025).
Biaya Transportasi Masih Tinggi
Risal memaparkan bahwa pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi, yakni mencapai 12,46 persen dari total biaya hidup. Angka ini lebih tinggi dibandingkan standar ideal menurut Bank Dunia yang tidak lebih dari 10 persen.
“Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelasnya.
Selain persoalan biaya, tantangan juga muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tahun 2023, pergerakan harian di wilayah Jabodetabek mencapai lebih dari 75 juta perjalanan.
Ia menambahkan, tanpa sistem integrasi yang baik, volume perjalanan sebesar itu sulit dikelola dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.
Data Perjalanan Jadi Dasar Perencanaan
Lebih lanjut, Risal menekankan bahwa digitalisasi pembayaran dengan sistem tap-in dan tap-out tidak hanya mempermudah pengguna, tetapi juga berperan penting dalam menghasilkan data perjalanan.
“Data dari perjalanan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum benar-benar saling terhubung, terintegrasi, dan berlanjut,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, bahwa integrasi transportasi harus menjangkau simpul perkotaan hingga Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Dengan begitu, integrasi tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi logistik.
“Tugas kita bagaimana memastikan semuanya seamless, baik secara layanan maupun simpul,” ujarnya.
Integrasi Tarif di Jakarta Jadi Contoh
Saat ini, integrasi tarif antarmoda sudah diterapkan di Jakarta pada layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp10.000 untuk perjalanan lintas moda dengan durasi maksimal tiga jam.
Ke depan, Ditjen Intram akan memperluas integrasi tersebut dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.
Baca Juga: Biskita Trans Depok Dapat Hibah Halte dan Prasarana dari Kemenhub Senilai Rp 3,18 Miliar
“Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal. (CHI)
