Diperlukan Kolaborasi dan Konsistensi dalam Normalisasi Sungai Ciliwung

Setiap banjir terjadi di Jakarta, nama Sungai Ciliwung atau sering juga disebut Kali Ciliwung pasti disebut. Sebab, sungai inilah yang terbesar yang mengalirkan air ke Jakarta selain 12 sungai lainnya. Luapan Sungai Ciliwung ini juga yang berandil paling besar menyebabkan banjir di sejumlah lokasi.

Tak mengherankan, setiap kali pergantian pemerintahan di Daerah Khusus Jakarta (dulu DKI Jakarta), isu Sungai Ciliwung jadi seksi sebagai bahan kampanye.

Dalam beberapa dekade terakhir, para kepala daerah berjanji untuk membereskan banjir. Sungai Ciliwung akan ditata, dinormalisasi. Bahkan, pernah lahir istilah Sungai Ciliwung akan dinaturalisasi.

Pada masa gubernur dijabat Joko Widodo (Jokowi) yang dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sungai yang berhulu dari ketinggian Bogor tersebut dinormalisasi. Banyak permukiman direlokasi. Jalan inspeksi pun dibangun di bekas permukiman ilegal di bantaran sungai itu.

Namun, belum selesai dinormalisasi, kala Ahok digantikan Anies Baswedan, pendekatan penanganan sungai Ciliwung pun berubah. Saatnya dinaturalisasi.

Konsep naturalisasi ini sempat menimbulkan perbedaan pandangan antara pemprov DKI dan pemerintah pusat, yang diwakili oleh Kementerian PUPR. Menteri PUPR (saat itu) Basuki Hadimuljono tegas mengambil alih penanganan Sungai Ciliwung. Salah satu hasilnya adalah menyelesaikan Sodetan Kali Ciliwung. Termasuk terus melakukan pengerukan dan normalisasi sungai Ciliwung.

Sekarang di masa pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno, masyarakat pun menunggu bagaimana pendekatan yang akan dilakukan dalam menata Sungai Ciliwung, termasuk 12 sungai lainnya di Jakarta.

Dalam pemberitaan majalahlintas.com, target baru telah ditetapkan oleh Kementerian PU bahwa normalisasi Sungai Ciliwung akan selesai pada 2026.

Hal ini diungkapkan pada rapat koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Kamis (13/3/2025).

Pertemuan tiga instansi ini menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan banjir di eks ibu kota negara Jakarta ini. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini akan mulai tahun ini pembebasan lahan sudah mulai dikerjakan.

Disebutkan, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektar dengan panjang 16 km.

Kemudian dari sisi Kementeriian PU, normalisasi Sungai Ciliwung dari target sepanjang 33,69 km, saat ini sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih belum dikerjakan. Kementerian PU membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektar dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang.

Kita apresiasi upaya ini. Masyarakat Jakarta sebenarnya tidak terlalu memusingkan siapa pemerintahannya. Satu yang diinginkan adalah bagaimana Jakarta bisa bebas dari banjir.

Namun, selain penanganan Sungai Ciliwung, pemerintah seharusnya juga jangan melupakan penanganan pada 12 sungai lainnya. Sungai Pesanggrahan misalnya.

Diperlukan upaya pengerukan sedimentasi secara reguler pada saat musim kemarau. Pantauan majalahlintas.com, kini sedang dilakukan penanganan daerah bantaran sungai Pesanggrahan tepat di mal Cipulir. Selain pemasangan turap, terlihat juga ada peninggian daerah bantaran.

Kolaborasi dan sinergi atarinstansi sangat dibutuhkan. Masyarakat mengharapkan tidak ada lagi perbedaan pandangan dalam penanganan kali di Jakarta.

Lihat akibatnya, hanya gara-gara perbedaan nomenklatur dan terminologi yang dipilih, antara normalisasi dan naturalisasi, penanganan Sungai Ciliwung menjadi terbengkalai. Dampaknya, masyarakat korban banjir jugalah yang merasakannya.

Karena aliran sungai lintas daerah, pemda di luar Jakarta harus terlibat. Tak bisa lagi bertindak sektoral dan memikirkan kepentingan daerahnya sendiri. Menangani banjir secara bersama adalah kunci keberhasilan target bebas banjir sebesar 40 persen hingga 2026 ini.

Kekonsitenan dibutuhkan saat ini. Jangan hanya setiap mendekati musim hujan, isu penanganan sungai baru mencuat lagi. Lewat sinergi dan kekonsistenan ini masyarakat di Jabodetabek bisa terbebas dari banjir. (HRZ)