Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Lampung (BPJN Lampung) menangani jalan nasional sepanjang 1293 km. Di akhir tahun 2020 lalu, kemantapannya mencapai 92,07%, sedangkan target awal adalah 93.00%, namun setelah refocussing turun menjadi 92,07%.
Penanganan efektif untuk paket kontraktual TA 2021 terkait pandemi Covid-19 cukup terbatas, namun dari capaian kemantapan akhir tahun 2020 sebesar 92,07%, ditargetkan pada akhir tahun 2021 meningkat menjadi 94,96%, dengan memaksimalkan penanganan holding dan efektif dari paket committed maupun paket baru,” papar Rien Marlia, ST. MT., Kepala BPJN Lampung kepada Lintas (08/03).
Ia menjelaskan, di TA 2021 tidak ada refocussing maupun relaksasi, namun kegiatan di tahun 2021 ini sebagian besar merupakan penuntasan kegiatan committed 2020.
Alokasi DIPA TA 2021 di BPJN Lampung adalah sebesar Rp. 800,4 Miliar. Sebagian besar dialokasikan pada PJN Wilayah I, yaitu sebesar Rp. 480,5 Miliar, kemudian PJN Wilayah II, sebesar Rp. 236,4 Miliar. Selebihnya, alokasi sebesar Rp. 43,8 Milyar di BPJN Lampung; Rp. 25,5 Miliar di P2JN; dan Rp. 13,9 Miliar di SKPD Provinsi Lampung.
Untuk Single Year Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC), BPJN Lampung memiliki 52 paket yang terdiri dari 27 paket MYC lanjutan dari TA 2020 dan 25 paket baru. Sebanyak 17 paket sudah terkontrak dan 8 paket masih dalam proses lelang.
Di luar program-program yang sudah dianggarkan, BPJN Lampung juga melaksanakan program diskresi Menteri pada TA 2021, yaitu Pembangunan Jalan Lingkar ITERA dengan pagu Rp. 25 Miliar yang saat ini sedang dalam proses tender, serta Pembangunan 3 Jembatan Gantung, yaitu Jembatan Gantung Way Biha, Jembatan Gantung Way Tahmi, dan Jembatan Gantung Pampag Tangguk Jaya.
BPJN Lampung juga ikut berperan dalam mendukung infrastruktur di Kawasan Sentra Ekonomi dan Pariwisata. Salah satunya adalah kegiatan penanganan jalan di ruas Simpang Penawar – Gedong Aji Baru – Rawajitu yang dilakukan dengan sumber dana SBSN di TA 2020-2022.
Ruas jalan tersebut merupakan jalan penghubung yang menunjang jalur mobilitas perekonomian dan berfungsi sebagai dukungan akses jalan nasional terhadap industri Tambak Udang Rakyat, Bumi Dipasena, sehingga dapat mendukung peningkatan ekspor perikanan nasional”
Sementara itu dalam upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19, BPJN Lampung melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meliputi Padat Karya Swakelola dengan sumber dana APBN murni sebesar Rp. 76,6 Miliar; Padat Karya Revitalisasi Drainase dengan sumber dana BUN di 10 lokasi, dengan total dana Rp. 47,5 Miliar; serta Padat Karya Non Rutin pada 18 paket kontraktual TA 2021 dengan total dana Rp. 52,7 Miliar.
Selain itu, juga sebagai bagian dari PEN, BPJN Lampung juga melakukan pengadaan Bokar di Satker PJN Wilayah I dan PJN Wilayah II dengan total dana Rp. 5 Miliar, serta pengadaan dan pemanfaatan CPHMA di Satker PJN Wilayah I, PJN Wilayah II, dan SKPD dengan total dana Rp. 1,6 Miliar.
Jalan di bawah standar dan longsor
Ketika ditanya apakah masih ada ruas jalan yang perlu diperhatikan tetapi belum ada penanganan, Kepala BPJN Lampung mengatakan bahwa ada sekitar 65,98 km yang lebar jalannya masih di bawah standar, yang rata-rata masih berukuran 4,5 hingga 6 meter.
“Berada pada ruas Biha – Bengkunat, ruas Bengkunat – Sanggi, ruas Batas Bengkulu – Pugung Tampak, ruas Padang Tambak – Batas Kota Liwa, dan ruas Batas Kota Liwa – Simpang Gunung Kemala,” jelasnya.
Selain itu, masih ada beberapa titik longsor dan potensi longsor di ruas Jalan Nasional, khususnya di Lintas Barat Provinsi Lampung yang belum ditangani.
Masalah longsor ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi BPJN Lampung di lapangan.
“Munculnya longsoran baru di beberapa ruas jalan lintas barat adalah akibat cuaca yang ekstrim. Untuk strategi penanganan masih dilakukan penanganan darurat dan akan diprogramkan untuk penyiapan desain penanganan yang menyeluruh secara permanen,” katanya.
Rien juga menambahkan bahwa terdapat pula beberapa jembatan yang mengalami kerusakan pada pelat lantai. Untuk strategi penanganannya juga dilakukan penanganan darurat dan diprogramkan untuk penyiapan desain penanganan menyeluruh.
Ia berharap berharap agar program dan pelaksanaan yang telah teralokasi tetap berjalan secara cepat dan optimal.
Ia juga berharap tercapainya kemantapan jalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan tanpa adanya hambatan karena Covid-19.
Sebagai penutup, Rien berpesan bahwa pemikiran dan aplikasi tidak hanya berada di atas meja, namun juga harus terjun ke lapangan.
