JAKARTA, LINTAS – Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sebakung di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kini menjadi sorotan setelah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi tersebut.
DIR Sebakung, dengan luas sekitar 7.500 hektar, diproyeksikan menjadi salah satu ujung tombak untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia dan keberhasilan swasembada pangan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Basuki, DIR Sebakung akan menjadi mitra penting dalam menyukseskan target besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah langkah yang sudah dipersiapkan dengan matang. Kami berharap optimalisasi lahan ini bisa mendukung swasembada pangan beras Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya pada Kamis, 9 Januari 2025.
Tantangan Besar Mengintai
Basuki menegaskan bahwa rencana pengembangan DIR Sebakung tak bisa dianggap remeh. Penataan lahan dan pembangunan infrastruktur irigasi membutuhkan kajian mendalam.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Bob Arthur Lombogia menambahkan bahwa meskipun DIR Sebakung berada di luar kawasan IKN, rencananya untuk mendukung program ketahanan pangan tetap akan mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat.
“Lokasi DIR Sebakung berada di wilayah Sungai Mahakam, dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Kami sedang melakukan kajian ulang terhadap rencana penataan dan pembangunan irigasi di daerah tersebut,” jelas Bob Arthur saat dihubungi terpisah.
Sinkronisasi Pengelolaan
Pihak Kementerian PU akan segera mengusulkan pemrograman kembali terkait dengan pembangunan irigasi di DIR Sebakung.
Namun, kendala besar terletak pada proses kajian yang tidak bisa dipercepat begitu saja. Sinkronisasi antar lembaga pemerintah dan keterlibatan pihak terkait dalam hal ini, khususnya dalam memetakan potensi dan tantangan teknis lahan, menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini.
Bagi Basuki, hasil kajian ini sangat krusial untuk memastikan DIR Sebakung bisa menjadi tulang punggung ketahanan pangan, bukan hanya untuk IKN, tetapi juga untuk seluruh Indonesia.
Maka dari itu, pemrograman kembali yang diusulkan Kementerian PU perlu melibatkan semua aspek yang akan menentukan efektivitas pembangunan infrastruktur irigasi. (GIT)