JAKARTA, LINTAS — Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa hingga saat ini, hanya 37 persen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang mengikuti pelatihan dengan pengembangan kompetensi lebih dari 20 jam per tahun.
Angka ini sangat rendah. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN secara tegas mengamanatkan agar seluruh ASN mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan.
“Padahal, berdasarkan Undang-Undang ASN, setiap ASN diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dapat mengembangkan kompetensinya. Namun, hingga saat ini, hanya 37 persen ASN di Kementerian Pekerjaan Umum yang memenuhinya,” ujar Diana Kusumastuti dalam acara peluncuran Corporate University (Corpu) dan Smart ASN Kementerian PU di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Tantangan
Diana menyadari bahwa tugas yang diemban oleh ASN Kementerian PU sangat banyak dan beragam. Sering kali, kesibukan dalam pekerjaan membuat banyak pegawai menganggap pelatihan sebagai prioritas kedua.
“Sering kali, ketika disuruh mengikuti pelatihan, mereka mengatakan ‘nanti dulu’ karena pekerjaan yang harus diselesaikan dianggap lebih urgent,” kata Diana, mengungkapkan hambatan yang dihadapi dalam mengupayakan pengembangan kompetensi ASN.
Menurutnya, adanya tugas yang menumpuk dan tekanan untuk memenuhi target sering kali membuat ASN merasa bahwa pelatihan dan pengembangan diri tidak menjadi prioritas utama.
Kondisi ini membuat Kementerian PU tertinggal dibandingkan dengan kementerian lainnya dalam hal pengembangan kompetensi ASN. Diana mencatat bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah jauh lebih maju dalam hal ini.
“Kami mendengar bahwa Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB adalah kementerian yang paling maju dalam pengembangan kompetensi ASN mereka. Sekarang saatnya Kementerian PU juga harus maju dan sejajar dengan kementerian-kementerian tersebut,” ujar Diana.
Corporate University
Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian PU meluncurkan Corporate University (Corpu) dan Smart ASN yang dirancang khusus untuk menyelaraskan pendidikan, pembelajaran, serta nilai-nilai budaya kerja di lingkungan Kementerian PU.
Corpu diharapkan tidak hanya sebagai wadah pelatihan, tetapi juga sebagai platform yang mempermudah, mempercepat, dan mentransformasi pegawai dalam hal pengembangan kompetensi.
“Peluncuran ini merupakan langkah strategis untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan serta transformasi berkelanjutan dari pegawai kami. Dengan adanya platform ini, diharapkan setiap pegawai dapat mengakses pelatihan yang relevan dan meningkatkan kemampuan mereka secara optimal,” terang Diana.
Diana berharap dengan peluncuran Corpu, Kementerian PU dapat meningkatkan persentase ASN yang mengikuti pelatihan dengan pengembangan kompetensi. Targetnya adalah untuk mengejar angka 50 persen dalam waktu dekat.
“Saya berharap dengan adanya peluncuran ini, kita bisa mencapai 50 persen ASN yang aktif dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi. Ini adalah langkah yang penting agar Kementerian Pekerjaan Umum bisa menjadi organisasi yang mendorong pegawainya untuk terus berkembang dan bertransformasi demi mencapai kinerja yang optimal,” pungkas Diana.
Peningkatan kompetensi ASN sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks dan teknologi yang terus berkembang.
Dengan memiliki ASN yang kompeten, Kementerian PU tidak hanya dapat meningkatkan kinerja internal, tetapi juga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien.
Selain itu, pengembangan kompetensi juga akan mendukung pencapaian visi besar pemerintah untuk membangun infrastruktur yang memadai bagi kemajuan Indonesia.
Kementerian PU melalui peluncuran Corporate University ini berupaya menjawab tantangan tersebut dan mendorong transformasi birokrasi menuju organisasi yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Dengan langkah ini, diharapkan para ASN Kementerian PU dapat menjadi pelopor perubahan dalam pelayanan publik yang lebih berkualitas dan siap menghadapi era digitalisasi yang semakin berkembang pesat. (GIT)
