JAKARTA, LINTAS — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan skema baru untuk menangani antrean kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Langkah ini dilakukan guna memastikan layanan penyeberangan berjalan lebih optimal, aman, dan efisien, terutama pada periode puncak seperti libur nasional.
“Lintas Ketapang–Gilimanuk merupakan salah satu lintas utama angkutan penyeberangan dengan arus kendaraan dan penumpang yang sangat tinggi, terutama saat libur panjang. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah tantangan,” ujar Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Sigit Widodo, dalam kegiatan Konsolidasi Skema Penanganan Antrean Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Rabu (12/11/2025).
Menurut Sigit, antrean panjang dan waktu tunggu yang lama terjadi karena lonjakan permintaan tidak diimbangi dengan kapasitas angkut maupun infrastruktur yang memadai. Saat ini, Pelabuhan Ketapang memiliki empat dermaga movable bridge, satu dermaga ponton, dan tiga dermaga landing craft machine (LCM).
“Dengan kondisi tersebut, antrean kendaraan masih sering terjadi dan berdampak signifikan, terutama pada distribusi logistik,” ujarnya.
Pedoman Pengaturan Kendaraan
Untuk mengatasi hal itu, Ditjen Hubdat akan menyusun pedoman pengaturan pergerakan kendaraan bermotor di kawasan pelabuhan. Pedoman ini akan mencakup pengaturan antrean kendaraan saat memasuki kapal serta sirkulasi kendaraan di dalam area pelabuhan.
Sigit menjelaskan, ketidakseimbangan antara demand dan supply juga kerap terjadi ketika kapal tidak beroperasi sebagaimana mestinya akibat pembatasan, kecelakaan, atau perawatan (docking).
Selain itu, faktor cuaca buruk, musim puncak seperti Natal dan Tahun Baru atau Lebaran, hingga kondisi darurat seperti demonstrasi, gangguan jalan menuju pelabuhan, maupun pembelian tiket mendadak turut memperparah situasi antrean.
Sebagai solusi, Ditjen Hubdat menyiapkan strategi mitigasi untuk mengurai antrean di Pelabuhan Ketapang. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:
- Optimalisasi buffer zone untuk menampung kendaraan sementara;
- Penyediaan kapal perbantuan saat lonjakan penumpang;
- Pemasangan Variable Message Signs (VMS) di titik strategis menuju pelabuhan;
- Penerapan delaying system;
- Pembatasan kendaraan barang dan kuota tiket;
- Peningkatan kapasitas angkut harian; serta
- Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan) jika terjadi gangguan operasional.
“Apabila terjadi kondisi darurat, akan dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas baik di dalam maupun di luar pelabuhan, dengan koordinasi lintas instansi,” tambah Sigit.
Baca Juga: Pastikan Bus Layak Jalan, Kemenhub Lakukan Rampcheck di PO Sinar Jaya Jelang Nataru 2025/2026
Pengaturan dan implementasi skema baru ini akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Ditjen Bina Marga, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). (CHI)
