Jakarta, Lintas – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan dua kapal untuk melayani penyeberangan di wilayah Papua. Kedua kapal armada tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi berbagai kebutuhannya.
Kedua armada itu dikelola oleh perwakilan ASDP Cabang Sorong. KMP Arar dan KMP Lema adalah dua nama armada yang dimaksud.
Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengungkapkan, KMP Arar melayani wilayah operasi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Fak-Fak. Lintasan yang dilayani oleh KMP Arar terdiri dari empat trayek dengan durasi tempuh yang berbeda-beda, yakni
- Trayek Sorong-Gag: jarak tempuh 154 mil laut dan durasi perjalanan selama 12 jam
- Trayek Gag-Gebe: jarak tempuh 74 mil laut dan durasi perjalanan selama 5 jam
- Gebe-Patani: jarak tempuh 63 mil laut dan durasi perjalanan selama 5 jam
- Patani-Weda: jarak tempuh 65 mil laut dan durasi perjalanan selama 5 jam
“Muatan KMP Arar didominasi kendaraan kecil, pikap, dan penumpang. Barang curah juga ada, seperti sembako, dan material bangunan. Kehadiran kapal penyeberangan cukup krusial untuk kelancaran pasokan bahan pokok dan logistik,” jelas Shelvy dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023).
Sementara itu, ASDP menghadirkan KMP Lema yang memiliki wilayah operasi Sorong-Papua. Rute KMP ini adalah Sorong-Waigeo, Sorong-Babo, dan Sorong Kokas.
Tingkatkan Perekonomian
Masyarakat yang ingin berlibur ke destinasi wisata Raja Ampat, kata Shelvy, dapat mengakses kapal ferry hingga Waisai. Lalu, melanjutkan island hopping di Raja Ampat menggunakan speed boat.
Menurut Shelvy, kehadiran kapal-kapal perintis ASDP berpotensi meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia melanjutkan, pihaknya pun senantiasa berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). Hal ini bertujuan agar memberikan layanan prima, khususnya kepada pengguna jasa.
“Koordinasi stakeholder di pelabuhan menjadi penting guna mendukung kelancaran, keamanan, dan keselamatan layanan angkutan penyeberangan. Di pelabuhan, para pemangku kepentingan antara lain Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP), Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dinas perhubungan Provinsi dan Kabupaten, dan lainnya,” paparnya.
Koordinasi antarpemangku kepentingan, tambah Shelvy, krusial mengingat ASDP banyak melayani penyeberangan perintis di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar serta perbatasan (3TP).
“Wilayah 3TP memiliki tantangan tersendiri yang membutuhkan koordinasi yang erat dan kuat dengan para pemangku kepentingan,” tandasnya. (BAS)
Baca Juga:
- Tiga Pelabuhan Wakatobi Diresmikan, Komitmen Pemerintah Bangun Konektivitas di Luar Jawa
- ASDP Target Kumpulkan 1 Juta Ton Sampah Plastik
- 35 Titik Kegiatan dan Simpul Transportasi Sudah Terhubung