JAKARTA, LINTAS – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkap bahwa pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk pembangunan irigasi pada tahun 2025.
Tambahan anggaran itu diperlukan dalam upaya mendukung tercapainya swasembada pangan dan mempercepat ketahanan pangan nasional,
Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan irigasi yang dapat mengairi 2,3 juta hektar lahan pertanian pada tahun depan.
Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini merupakan rencana yang telah disusun berdasarkan perhitungan lokasi pembangunan irigasi dan harga satuan konstruksi.
“Anggaran Rp 7 triliun ini kami usulkan setelah melihat kebutuhan pembangunan irigasi di berbagai wilayah dan memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Dengan tambahan dana ini, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) berencana untuk mengairi 851.000 hektar lahan rawa, 500.000 hektar sawah baru, serta melakukan revitalisasi 1 juta hektar sawah eksisting pada tahun 2025.
Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mempercepat pencapaian target swasembada pangan yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2028, namun dipercepat menjadi 2027.
Peran Pemerintah
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, menambahkan bahwa pembangunan irigasi ini juga memerlukan perubahan dalam regulasi.
Pemerintah pusat akan mendapatkan kewenangan lebih besar dalam pembangunan irigasi sekunder dan tersier yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan terbit dalam waktu dekat.
Jaringan irigasi primer menghubungkan langsung bendungan dan waduk penyangga ke kawasan pertanian, sementara irigasi sekunder mengalirkan air dari waduk penyangga ke sawah-sawah petani.
Irigasi tersier kemudian mengalirkan air dari jaringan sekunder ke lahan pertanian di tingkat petani.
“Dengan adanya Perpres ini, pemerintah pusat akan memiliki otoritas lebih dalam mengelola pembangunan irigasi yang strategis untuk mendukung sektor pertanian,” kata Dody.
Pemerintah juga berencana untuk mempercepat penyelesaian pembangunan bendungan-bendungan yang masih dalam tahap konstruksi, guna meningkatkan kapasitas penyediaan air untuk irigasi.
Selain itu, pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier diharapkan dapat selesai sebelum musim tanam pada April-Juli 2025, sehingga petani dapat memanfaatkan irigasi yang lebih efisien untuk mendukung hasil panen.
Kementerian PU sendiri telah menganggarkan lebih dari Rp 12 triliun untuk membangun jaringan irigasi yang dapat mengairi 2,3 juta hektar lahan pada tahun 2025.
Dody menekankan bahwa pembangunan irigasi ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam mencapai target swasembada pangan yang semakin dipercepat oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Prioritas kami adalah membangun infrastruktur irigasi yang mendukung ketahanan pangan dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian di seluruh Indonesia. Dengan pembangunan irigasi yang lebih baik, kami optimistis dapat mewujudkan target swasembada pangan lebih cepat,” ujar Dody. (GIT)
