JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat pagu anggaran sebesar Rp 118,5 triliun untuk tahun 2026. Jumlah ini naik Rp 47,64 triliun dari pagu indikatif sebelumnya Rp 70,86 triliun.
Persetujuan anggaran itu ditetapkan dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Kementerian PU dan mitra kerja di Gedung DPR, Senayan, Kamis (4/9/2025).
Menteri PU Dody Hanggodo, melalui keterangan tertulis, menjelaskan, tambahan anggaran akan diarahkan pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu hilir. Termasuk dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dan sekolah rakyat,” kata Dody.
Ia menambahkan, anggaran juga dipakai untuk kegiatan committed serta mendukung tugas utama Kementerian PU.
Rincian anggaran Kementerian PU 2026 antara lain: Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 34,73 triliun. Ditjen Bina Marga (Rp 45,61 triliun), Ditjen Cipta Karya (Rp 12,03 triliun). Adapun Ditjen Prasarana Strategis (Rp 24,10 triliun) serta unit-unit lain dengan jumlah lebih kecil.
“Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Hal itu guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, ketahanan pangan, dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Dody.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan, setelah persetujuan ini, pembahasan detail pemanfaatan anggaran akan dilakukan dalam rapat lanjutan bersama tiap unit organisasi Kementerian PU. (HRZ)
Baca Juga: Dody Hanggodo Bidik 95 Persen Serapan Anggaran PU di 2025
