JAKARTA, LINTAS — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan target ambisius, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat per tahun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menunjukkan komitmen nyata untuk membantu program tersebut dengan menyumbangkan dua hektar tanah miliknya untuk pembangunan rumah rakyat.
Langkah ini bukan hanya sekadar simbolis, melainkan juga mencerminkan filosofi gotong royong yang ingin diterapkan dalam program pembangunan perumahan.
Ditemui di Rusun Pasar Rumput Manggarai, Maruarar menyebut bahwa untuk mencapai target ambisus itu, diperlukan kesungguhan. Wujud keseriusan itu ia buktikan melalui sumbangan lahan untuk dijadikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Tanah dari kami sendiri, kemudian tanah dari swasta, hibah, sumbangan membangunnya, dan isinya dari swasta. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Motto kami adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Maruarar saat mengumumkan sumbangan tersebut.
Dengan anggaran negara yang terbatas, pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mendorong partisipasi dari sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan perumahan yang berkelanjutan.
“(Sumbangan tanah dari saya, RED) 2 hektar minimal,” tegas Maruarar.
Maruarar menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak.
“Karena enggak bisa sendiri. Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi, kita akan mengajak teman-teman sektor swasta untuk kepedulian sosial,” lanjutnya. Dengan memanfaatkan sumbangan tanah dan bantuan dari sektor swasta, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Tantangan dan Solusi
Meskipun langkah ini menjanjikan, Kementerian PKP dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antarlembaga. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama adalah perlunya sinergi antara berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN.
“Kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada selama ini. Dan di antara persoalan yang banyak diungkap adalah koordinasi di antara kelembagaan-kelembagaan,” katanya seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian PKP aktif mencari tanah di Bank Tanah, dengan fokus pada lahan yang sudah siap untuk dibangun. “Pak Menteri gerak cepat ingin mengidentifikasi tanah-tanah yang siap di Bank Tanah, terutama milik Kementerian ATR/BPN dan BUMN,” ungkap Fahri.
Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan rumah rakyat dan mengurangi birokrasi yang selama ini menghambat.
Momen Penting ke Depan
Maruarar Sirait mengajak seluruh pihak untuk mendukung program ini. “Doakan kita tanggal 10 November mulai rapat itu,” ujarnya, menandakan bahwa langkah konkret akan segera diambil untuk memulai proses pembangunan. Dengan adanya momen rapat tersebut, diharapkan tercipta kesepakatan yang jelas antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya mempercepat pembangunan rumah.
Sumbangan dua hektar tanah ini bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga menjadi harapan bagi banyak keluarga yang membutuhkan tempat tinggal.
Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, Maruarar Sirait bertekad untuk membuat perumahan yang layak dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.
Di tengah tantangan yang ada, program 3 juta rumah per tahun ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sektor perumahan di Indonesia. “Ini adalah wujud kepedulian kita terhadap rakyat. Mari kita wujudkan pembangunan berkeadilan untuk semua,” tutup Maruarar.
Dengan langkah ini, diharapkan Indonesia tidak hanya memiliki angka-angka statistik, tetapi juga rumah-rumah yang bisa dijadikan tempat tinggal yang layak bagi setiap warga negaranya. (GIT)