JAKARTA, LINTAS – Sejumlah daerah di Indonesia mulai menunjukkan langkah konkret dalam mengalokasikan anggaran untuk pelayanan angkutan umum di tengah keterbatasan fiskal.
Hingga 2025, sekitar 27 pemerintah daerah (pemda) dipastikan telah menganggarkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai operasional angkutan umum.
Ini menjadi bukti nyata kemauan politik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Di antara 27 pemda tersebut, beberapa provinsi dan kota besar telah menyiapkan anggaran signifikan untuk pelayanan angkutan umum.
Beberapa daerah seperti Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan Trans Jakarta, Provinsi Aceh dengan Trans Koetaradja, hingga Provinsi Jawa Tengah dengan Trans Jateng telah mencatatkan pencapaian besar dalam penyediaan transportasi publik.
Namun, tidak semua daerah memiliki anggaran besar. Sebagian besar daerah hanya mengandalkan kemauan politik kepala daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran transportasi publik ini.
Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, banyak daerah yang sebenarnya mampu mendanai proyek transportasi publik namun terhambat oleh faktor kebijakan politik lokal.
“Banyak daerah yang memiliki potensi untuk menyediakan angkutan umum, namun mereka harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal. Untuk itu, komitmen politik kepala daerah menjadi kunci penting dalam merealisasikan pelayanan angkutan umum,” jelas Djoko, kepada Majalahlintas.com, Rabu (12/2/2025).
Selain itu, beberapa daerah juga telah mulai memberikan layanan bus sekolah gratis dengan alokasi anggaran dari APBD. Upaya ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi pelajar, tetapi juga menambah kapasitas transportasi publik di kota-kota tersebut.
Penyediaan Angkutan Umum
Tidak hanya provinsi besar, sejumlah kota dan kabupaten juga telah menyediakan layanan angkutan umum dengan biaya operasional yang bersumber dari APBD.
Beberapa di antaranya termasuk Kota Medan dengan Trans Metro Deli, Kota Pekanbaru dengan Trans Pekanbaru, hingga Kota Surabaya dengan Suroboyo Bus.
Baca Juga: Tiket Kereta Api Lebaran 2025 Sudah Bisa Dipesan, Jangan Sampai Kehabisan
Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meningkatkan mobilitas publik.
Djoko Setijowarno yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat, menambahkan bahwa peran pemerintah daerah sangat vital dalam memastikan keberlanjutan layanan angkutan umum.
“Pemda harus memiliki rencana jangka panjang untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan angkutan umum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Djoko.
Pembangunan pelayanan angkutan umum ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan moda transportasi yang efisien, tetapi juga untuk meningkatkan konektivitas antar daerah.
Dengan adanya transportasi umum yang terjangkau dan dapat diandalkan, diharapkan mobilitas masyarakat akan lebih lancar dan efisien.
Ke depan, Djoko berharap lebih banyak daerah yang mulai mengalokasikan anggaran untuk pengembangan angkutan umum.
Selain itu, peran serta masyarakat dalam memanfaatkan angkutan umum juga penting untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi di berbagai kota.
“Pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, serta menjaga ketersediaan angkutan yang ramah lingkungan,” tambah Djoko.
Dengan langkah nyata dari 27 pemda ini, pelayanan angkutan umum di Indonesia seharusnya dapat terus berkembang, mendukung kemudahan aksesibilitas, serta mengurangi kemacetan. (GIT)
