JAKARTA, LINTAS – Pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi menghadapi lonjakan perantau ke Ranah Minang pada masa Angkutan Lebaran 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang, Kamis (26/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Dudy menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik, mengingat karakteristik khas Sumatera Barat sebagai daerah dengan jumlah perantau besar.
“Sumatera Barat dikenal memiliki jumlah perantau yang signifikan. Setiap menjelang Idul Fitri, arus kedatangan menuju Ranah Minang meningkat tajam dari berbagai wilayah Indonesia,” ujar Dudy.
1,88 Juta Warga Sumbar Bergerak
Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, diperkirakan sebanyak 1,88 juta masyarakat Sumatera Barat akan melakukan perjalanan selama periode Lebaran. Dari sisi tujuan nasional, arus pergerakan terbesar mengarah ke Jawa Tengah. Sementara itu, pergerakan masyarakat menuju Sumatera Barat diprediksi mencapai 5,36 juta orang.
Angka tersebut menunjukkan tingginya mobilitas yang harus diantisipasi dengan kesiapan matang, respons cepat, serta sistem transportasi terintegrasi.
Dudy menegaskan, sinergi antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam pengelolaan arus mudik secara efektif dan aman.
Fokus pada Simpul Transportasi dan Posko Terpadu
Kesiapan berbagai simpul transportasi, khususnya bandara dan terminal, menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah diminta memastikan pelaksanaan ramp check armada, pemeriksaan kendaraan dan pengemudi, serta pembentukan posko pelayanan dan monitoring Angkutan Lebaran.
“Kami berharap Pemda bersama stakeholder terkait memastikan kesiapan armada dan simpul transportasi, termasuk pemeriksaan kendaraan dan pengemudi demi keselamatan perjalanan,” tutur Dudy.
Selain itu, pemerintah mendorong konsolidasi program mudik gratis melalui integrasi data, jadwal, dan rute agar layanan lebih tepat sasaran dan tingkat keterisian optimal. Penyediaan layanan feeder menuju titik keberangkatan mudik gratis juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Masjid dan UPPKB Jadi Rest Area Alternatif
Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan, Kemenhub mengajak pemerintah daerah dan Kepolisian mengoptimalkan masjid serta Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai rest area alternatif.
Fasilitas pendukung yang perlu disiapkan antara lain area parkir gratis dan aman, toilet dan sanitasi memadai, air bersih, penerangan, pos kesehatan ringan, serta rambu dan pengaturan lalu lintas terpadu.
Antisipasi Bencana dan Rekayasa Lalu Lintas
Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, pemerintah daerah diminta menyiapkan pos mitigasi di jalur rawan yang dilalui pemudik. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan secara kondisional apabila terjadi hambatan di lapangan.
Di titik rawan kemacetan, pasar tumpah, dan kawasan wisata, diperlukan pengaturan parkir yang ketat serta kehadiran petugas keamanan guna mencegah kepadatan berlebih, terutama pada H+1 dan H+2 Lebaran yang biasanya diwarnai lonjakan kunjungan wisata.
Selain itu, sambung Dudy, perhatian khusus juga diberikan pada perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api untuk memastikan keselamatan pengguna jalan. (CHI)
Baca Juga: Menhub Kumpulkan CEO Maskapai, Industri Desak Perkuat State Safety Program
