JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk tahun 2025. Wamen PU, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya yang semula ditetapkan sebesar Rp 116 triliun akan dipangkas dan dibagi antara dua kementerian: PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurut Diana, sekitar Rp 5,1 triliun dari anggaran PU akan dialihkan ke Kementerian PKP untuk mendukung pembangunan sektor perumahan.
Namun, alokasi tersebut masih jauh dari angka yang dibutuhkan oleh Kementerian PKP, yang mengungkapkan bahwa untuk merealisasikan program ambisius 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, mereka memerlukan dana sebesar Rp 53,6 triliun.
“Anggaran untuk Kementerian PKP di 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah, kami masih kekurangan sekitar Rp 48,4 triliun,” jelas Menteri PKP, Maruarar Sirait, pada Minggu (17/11/2024).
Menteri Ara (sapaan akrab Maruarar Sirait) berharap, dengan adanya usulan tambahan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan lebih besar untuk mempercepat program pembangunan rumah yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian yang terjangkau.
Sementara itu, sisa anggaran PU yang sekitar Rp111 triliun akan difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek infrastruktur besar yang sudah berjalan.
Wamen Diana memastikan bahwa meskipun ada pengurangan anggaran untuk sektor perumahan, Kementerian PU tetap akan memprioritaskan kelancaran proyek-proyek infrastruktur yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
Tantangan
Kementerian PKP, di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait, kini menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target pembangunan rumah yang dicanangkan pemerintah. Diperlukan peran aktif dari seluruh pihak, termasuk kementerian terkait, untuk memastikan program 3 juta rumah dapat tercapai sesuai rencana.
Sebagai informasi, usulan anggaran tambahan untuk Kementerian PKP akan mulai diproses pada Januari 2025, dengan harapan pemerintah dapat segera memberikan keputusan positif agar program perumahan yang vital ini tidak terhambat.
Sementara itu, berbagai kalangan mengingatkan bahwa sektor perumahan yang terjangkau menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga akan sangat menentukan kesuksesan program ini dalam mendukung masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik. (GIT)
