JAKARTA, LINTAS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp 5,07 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp 14,68 triliun. Ini menjadi tantangan besar dalam pencapaian target pembangunan perumahan.
Maruarar menjelaskan, “Bayangkan, dengan anggaran Rp 5,07 triliun pada 2025, kita diminta untuk membangun tiga juta rumah.” Dengan alokasi tersebut, Kementerian PKP menghadapi tantangan untuk menyelesaikan proyek ambisius ini di tengah keterbatasan anggaran.
Dalam rincian anggaran, Maruarar juga mengungkapkan bahwa sekitar Rp 1,2 triliun dari total anggaran 2025 akan dialokasikan untuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Merespons keterbatasan anggaran tersebut, Kementerian PKP akan melakukan sejumlah langkah efisiensi. Maruarar mengusulkan pembentukan empat direktur jenderal (dirjen) di Kementerian PKP. “Saya tidak mau ribet. Ada dirjen untuk perumahan perdesaan, dirjen untuk perumahan perkotaan, dan dirjen untuk kawasan permukiman,” jelasnya.
Dengan struktur organisasi yang lebih simpel ini, Maruarar berharap, semua urusan dapat ditangani dengan lebih cepat dan efisien, tanpa banyak lintas koordinasi yang mempersulit proses.
Selain itu, seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian PKP juga mengajak semua pihak untuk berkontribusi. Untuk lahan misalnya, sejumlah pihak diminta untuk menyumbangkan atau menghibahkan dalam rangka mendukung program 3 juta rumah tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan lahan, Kementerian PKP aktif mencari tanah di Bank Tanah, dengan fokus pada lahan yang sudah siap untuk dibangun.
“Pak Menteri gerak cepat ingin mengidentifikasi tanah-tanah yang siap di Bank Tanah, terutama milik Kementerian ATR/BPN dan BUMN,” ungkap Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.
Menteri Maruarar menyumbangkan tanah milik sendiri seluas 2 hektar. Presiden Prabowo Subianto, juga telah menyumbangkan lahan miliknya 2 hektar untuk dijadikan lahan pembangunan rumah rakyat.
Dalam 100 hari pertama kerja, Maruarar menargetkan, peletakan batu pertama sejumlah proyek perumahan rakyat dalam cakupan program 3 juta rumah sudah harus dimulai.
SOTK Transparan
Maruarar juga berkomitmen menyederhakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian PKP. Ia menginginkan SOTK yang lebih bersih, transparan, dan dapat diakses publik.
“SOTK ini sudah sampai di Istana dan saya sudah minta kesempatan untuk mengusulkan struktur yang lebih transparan dan sederhana,” tambahnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Dalam konteks program pembangunan tiga juta rumah, Maruarar terus mengampanyekan semangat gotong royong. Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk menyukseskan program ini. (GIT)
