JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memulai pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan penandatanganan empat paket kontrak di Jakarta, Senin (17/11/2025), yang disaksikan langsung Menteri PU Dody Hanggodo.
Langkah ini merupakan pelaksanaan visi pembangunan manusia dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sekolah Rakyat ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah (Desil 1 dan 2) untuk membuka akses pendidikan yang layak dan merata.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya pembangunan fisik, melainkan memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Dody dalam keterangan tertulis.
Adapun paket pertama mencakup empat lokasi di Kalimantan Tengah. Rinciannya, yakni Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya, dengan nilai kontrak Rp 985,9 miliar.
Sementara itu, Kalimantan Selatan memperoleh tiga lokasi. Daerah itu meliputi Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru dengan nilai kontrak Rp 700 miliar.
Selain itu, Sulawesi Selatan mendapatkan dua paket pembangunan. Paket pertama mencakup lima lokasi—Sidrap, Soppeng, Wajo, Barru, dan Tanah Toraja—dengan nilai kontrak Rp 1,23 triliun. Paket kedua mencakup empat lokasi—Bone, Makassar, Takalar, dan Sinjai—senilai Rp 974 miliar.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto meminta para PPK dan penyedia jasa mengantisipasi risiko yang dapat menghambat mutu dan waktu. “Pastikan pekerjaan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa masa konstruksi hanya sekitar 240 hari kalender. (HRZ)
Baca Juga: Pemerintah Ngebut Bangun 104 Sekolah Rakyat di 2026, Target Tampung 112 Ribu Siswa
