JAKARTA, LINTAS – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menggelar rapat koordinasi dengan empat kementerian dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas persiapan menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.
Rapat yang digelar pada Jumat, 22 November 2024 di Kantor Kemenko PMK Jakarta ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mematangkan langkah-langkah pengawasan selama masa liburan panjang tersebut.
Dalam rapat tersebut, Pratikno mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menetapkan 25 Desember 2024 sebagai libur Natal dan 26 Desember 2024 sebagai cuti bersama, yang menjadi bagian dari rangkaian panjang libur Nataru.
Menurut Pratikno, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 24 Desember, yang jatuh pada hari Selasa. Namun, dia memperkirakan bahwa arus mudik sudah mulai meningkat pada 21 Desember 2024, beberapa hari sebelum puncak liburan.
Pratikno menekankan pentingnya antisipasi yang matang, tidak hanya untuk puncak mudik pada 24 Desember, tetapi juga untuk gelombang mudik kedua yang diperkirakan akan terjadi pada 31 Desember 2024.
“Gelombang mudik kedua ini akan menyusul setelah libur Natal, jadi kami perlu merencanakan dengan baik untuk memastikan arus mudik yang lancar,” ujar Pratikno.
Selain itu, masalah arus balik juga menjadi perhatian serius, di mana diprediksi akan terjadi pada 2 Januari 2025. Untuk itu, rapat ini juga membahas kemungkinan adanya perubahan atau penambahan cuti bersama, serta potensi larangan cuti yang dapat diterapkan untuk menghindari kemacetan dan memastikan kelancaran transportasi.
Kolaborasi
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, sejumlah BUMN yang berperan penting dalam mendukung kelancaran transportasi selama Nataru juga ikut hadir, seperti PT Angkasa Pura Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelni, PT KAI, dan lembaga terkait lainnya.
Selain isu arus mudik, Pratikno juga mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap potensi bencana alam selama Nataru.
Menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ada risiko bencana hidrometeorologi yang perlu diwaspadai, seperti banjir atau cuaca ekstrem yang dapat mengganggu perjalanan.
Dalam rapat tersebut, Pratikno menekankan bahwa selain kesiapan infrastruktur transportasi, kementerian dan BUMN terkait juga perlu mempersiapkan langkah-langkah darurat dalam menghadapi kemungkinan bencana alam yang bisa terjadi.
Ini termasuk koordinasi dengan BNPB dan instansi terkait lainnya untuk menangani keadaan darurat secara cepat dan efektif.
Kehadiran Pejabat Terkait
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dedy Purwagandhi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga untuk menyukseskan persiapan Nataru, agar libur panjang kali ini bisa berjalan dengan lancar dan aman bagi masyarakat.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam rangka mempersiapkan berbagai aspek terkait Nataru, baik itu mengenai pengaturan transportasi, kesiapsiagaan menghadapi bencana, maupun potensi kendala lain yang mungkin muncul selama periode tersebut.
Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, BUMN, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan seluruh aspek, dari infrastruktur hingga keselamatan masyarakat, dapat terkelola dengan baik. (GIT)
