JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memulai penyusunan program infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2027. Hal itu melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2025 di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Forum ini menekankan pentingnya sinkronisasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti membuka Rakorbangwil. Ia menegaskan bahwa penyusunan program harus selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. “Pembangunan infrastruktur PU harus memperkuat swasembada pangan, energi, dan air. Membuka lapangan kerja, memperkuat daerah, serta mendorong ekonomi yang merata,” kata Diana melalui keterangan tertulis.
Selain itu, Kementerian PU menerjemahkan misi itu ke dalam Sasaran Utama PU608, yaitu menurunkan ICOR di bawah 6. Lalu mengentaskan rakyat dari kemiskinan menuju 0 persen, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Diana menekankan perlunya kolaborasi kuat antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Tampungan Air
Adapun target sektor yang dibidik pada 2027 meliputi Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Cipta Karya, serta Prasarana Strategis. Di antaranya, peningkatan kapasitas tampungan air menjadi 59,08 meter kubik per kapita per tahun, rasio air baku terpasang 55,09 persen. Termasuk luas baku sawah beririgasi 61,92 persen, serta efisiensi pemanfaatan air irigasi 0,39 dollar AS per meter kubik. Untuk jaringan jalan nasional, targetnya menurunkan waktu tempuh menjadi 1,8 jam per 100 kilometer.
Sementara itu, Deputi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin menegaskan, komitmen pemerintah mengawal sinkronisasi lintas kementerian. “Kemenko Infrastruktur akan terus mengawal agar pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia menjelaskan, Rakorbangwil menjadi tahapan awal pemrograman infrastruktur sesuai amanat regulasi. Kawasan prioritas yang akan difokuskan mencakup swasembada pangan, air, dan energi nasional. Termasuk kawasan komoditas unggulan; kawasan pertumbuhan; kawasan afirmasi; serta kawasan konservasi dan rawan bencana.
Selanjutnya, rangkaian Rakorbangwil dilanjutkan dengan input pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) pada 4–9 Desember. Disusul Desk Rakorbangwil pada 11–17 Desember untuk membahas kesiapan dan seleksi program 2027. “Kami harapkan pada akhir rangkaian ini tercapai kesepakatan lokus prioritas. Kemudian dukungan infrastruktur yang akan ditangani bersama pada 2027,” kata Bob. (HRZ)
Baca Juga: Wujudkan Astacita, Kementerian PU Terapkan Program Quick Wins untuk Infrastruktur
