JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Terintegrasi Tahun 2025 di 10 desa di 10 provinsi. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional menuju Indonesia 0 persen kemiskinan ekstrem. Sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan dilakukan melalui pendekatan padat karya dengan melibatkan masyarakat lokal.
“Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Dengan melibatkan warga setempat, diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli,” ujarnya.
Program tersebut menyasar desa-desa yang mewakili berbagai karakteristik wilayah Indonesia, baik di barat maupun timur. Sepuluh desa itu meliputi Desa Cibarengkok (Cianjur, Jawa Barat), Kamulyan (Cilacap, Jawa Tengah), Sumberbening (Ngawi, Jawa Timur), Tampabulu (Bombana, Sulawesi Tenggara).
Kemudian Pelauw (Maluku Tengah, Maluku), Riseh Tunong (Aceh Utara, Aceh), Bulalo (Gorontalo Utara, Gorontalo). Lalu Batetangga (Polewali Mandar, Sulawesi Barat), Rufei (Kota Sorong, Papua Barat Daya), dan Ardipura (Kota Jayapura, Papua).
Progres
Adapun total anggaran program mencapai Rp 79,14 miliar, terdiri atas Rp 68,36 miliar untuk pekerjaan fisik dan Rp 8,86 miliar untuk safeguard. Hingga 15 Oktober 2025, progres fisik telah mencapai 9,79 persen, sedangkan progres keuangan sebesar 31,94 persen.
Selain membangun infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan penataan kawasan, program ini juga mendorong ekonomi lokal. Melalui padat karya, masyarakat desa diharapkan memperoleh tambahan pendapatan sekaligus mengurangi pengangguran.
Program PKE Terintegrasi turut mendukung target sasaran PU608, yaitu efisiensi investasi dengan ICOR di bawah 6, pengentasan rakyat dari kemiskinan menuju 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. Untuk memastikan hasil yang optimal, Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, dan masyarakat setempat.
Program ini, menurut Kementerian PU, berfokus pada tiga pilar utama. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan melalui padat karya, dan menata lingkungan permukiman terpadu guna menurunkan jumlah kantong kemiskinan. (HRZ)
Baca Juga: Menteri PU Dorong Efisiensi Investasi Lewat Strategi PU608
