STOCKHOLM, LINTAS – Karena kemampuan pendanaan pemerintah pusat terbatas dalam penyediaan air minum, perlu ada kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor badan usaha/swasta dalam pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, dan bendungan.
Karena itu, Kementerian PUPR mendorong berbagai skema pembiayaan, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan campuran (blended financing) untuk proyek skala besar, hingga pembiayaan skala kecil (micro finance).
“Saat ini sudah terdapat beberapa proyek dengan skema KPBU, sebagai contoh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekanbaru, Bandar Lampung, Semarang Barat, Umbulan, dan Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Menteri saat menghadiri World Water Week 2023 Asia-Pacific Focus Finance Sessions di Stockholm, Swedia, Selasa (22/8/2023).
Ditambahkan Basuki, terdapat beberapa proyek dalam tahap persiapan dengan skema KPBU adalah Bendungan Merangin, Bendungan Bodri, irigasi Komering, SPAM Bintang Bano, SPAM Jatiluhur I, SPAM Karian Serpong, dan Jatiluhur II.
Partisipasi di WWF-10 Bali
Dalam kesempatan tersebut, Basuki juga mengundang seluruh partisipan World Water Week 2023 untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali yang akan segera berlangsung dalam kurun waktu kurang dari satu tahun lagi, yakni di 18-24 Mei 2024.
“Dalam forum tersebut, akan terdapat proses tematik, regional, dan politik. Terdapat 6 sub-tema untuk proses tematik, di mana isu investasi pada sektor air masuk dalam Sub-tema ke lima yang bertajuk Pembiayaan Sektor Air Berkelanjutan,” kata Basuki. (HRZ)
Baca Juga:
- Mesir Diminta Jadi Koordinator Kawasan Afrika dalam WWF-10 di Bali 2024
- Pemerintah Indonesia Undang UN-Habitat Berperan Aktif dalam WWF-10 di Bali 2024
- Persiapan WWF-10 Bali, Menteri PUPR Temui Pemerintah Swiss
