BANDUNG, LINTAS – Pengembang perumahan subsidi diingatkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan, terutama terkait kenyamanan warga.
Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah perumahan subsidi di Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP di 2025 dan mendengar langsung keluhan serta aspirasi penghuni.
“Apa yang jadi aspirasi warga, tolong didengarkan. Karena jika pengembang responsif dan aspiratif, rezekinya akan semakin banyak,” ujar Ara, demikian Maruarar biasa disapa.
Ada empat lokasi perumahan yang dikunjungi, yakni Perumahan Pasadena Paseh, Buana Cicalengka Raya 2, Bukit Esma Cicalengka, dan Jayavaindo Asri Prima.
Ara juga berbincang langsung dengan sejumlah warga penerima KPR FLPP untuk menyerap keluhan mereka terkait kondisi perumahan.
Pembangunan Fasum
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah permintaan untuk pembangunan fasilitas publik, seperti masjid dan gedung sekolah dasar.
Salah seorang warga, Dadang (58), yang tinggal di Blok E Perumahan Pasadena Paseh, menyampaikan harapan agar Perum Perumnas membangun masjid di dekat tempat tinggal mereka.
“Masjid di sini jauh, beda blok. Begitu juga geung SD cukup jauh, harus menyeberang desa,” katanya.
Ara merespons positif keluhan tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan fasilitas bagi penghuni perumahan bersubsidi.
“Saya setiap kunjungan ke perumahan ingin bertemu langsung dengan warga, karena ujung dari kebijakan ini adalah untuk kepentingan mereka,” kata Ara.
Ia juga memastikan bahwa pembangunan masjid yang diminta warga akan dimulai pada tahun 2025.
Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, turut menanggapi aspirasi warga dengan komitmen untuk segera menindaklanjuti permintaan tersebut. “Untuk masjid tersebut, kami akan segera membangunnya pada 2025,” ujar Budi.
Perumahan Pasadena Paseh memiliki total 2.800 unit, dengan 1.382 unit di antaranya merupakan rumah subsidi yang difasilitasi melalui skema KPR FLPP.
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah unit rumah subsidi guna mendukung program penyediaan 3 juta rumah per tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari langkah Maruarar untuk memastikan bahwa penyaluran KPR FLPP berjalan lancar, serta memastikan bahwa pengembang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kenyamanan dan kebutuhan jangka panjang penghuni.
Pembangunan fasilitas publik, seperti masjid dan sekolah, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kebijakan perumahan harus memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan.
Dengan adanya komitmen pemerintah dan pengembang untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi warga, diharapkan program perumahan subsidi dapat lebih optimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah. (GIT)
