JAKARTA, LINTAS – Meski telah menjadi salah satu kota di Indonesia yang mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk subsidi angkutan umum, layanan Trans Semarang dinilai masih membutuhkan pembenahan di berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, efisiensi operasional, hingga perluasan jangkauan layanan.
Menurut Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, dukungan anggaran besar yang diberikan pemerintah daerah belum sebanding dengan kualitas layanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
“Peningkatan anggaran subsidi perlu diiringi dengan pembenahan menyeluruh, mulai dari efisiensi SDM, penggantian armada yang tidak layak, penguatan pengawasan operasional, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja,” ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).
Joko menjelaskan, upaya membenahi transportasi publik di Semarang dimulai sejak 2005 lewat bantuan armada dari Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan (BSTP) Kemenhub. Setelah melalui berbagai studi dan diskusi lintas pihak, pada 2009 Pemkot Semarang mulai mengoperasikan 20 unit bus bantuan dari Kemenhub, meski saat itu belum memiliki payung hukum untuk pengelolaan.
Kini, Trans Semarang melayani 8 koridor utama dan 4 angkutan pengumpan (feeder), termasuk layanan swakelola malam hari. Armada operasionalnya berjumlah 302 unit, terdiri dari 82 bus milik pemerintah dan 222 milik operator. Tarif umum sebesar Rp4.000, sedangkan pelajar, mahasiswa (ber-KTP Semarang) gratis, dan tarif khusus Rp1.000 untuk lansia, disabilitas, dan veteran.
Jumlah penumpang meningkat setiap tahun, kecuali saat pandemi. Pada 2023 tercatat 13.146.318 penumpang dan 13.135.009 penumpang di 2024.
Menurut Joko, APBD Kota Semarang 2025 sebesar Rp 5,5 triliun, dengan alokasi untuk Trans Semarang mencapai Rp 260 miliar atau sekitar 47% dari belanja daerah. Angka ini menjadikan Trans Semarang sebagai penerima subsidi terbesar kedua setelah TransJakarta.
Namun, cakupan layanannya belum menjangkau banyak kawasan perumahan. Berdasarkan data BP Tapera 2024, terdapat 110 kawasan perumahan di Semarang, tetapi layanan Trans Semarang baru menjangkau kurang dari 10%. Diperlukan setidaknya Rp1 triliun untuk melayani seluruh kawasan tersebut.
“Anggaran APBD tidak akan cukup untuk menjangkau semua perumahan. Diperlukan bantuan dari APBN agar seluruh wilayah dapat dilayani angkutan umum,” tegas Djoko.
Realisasi alokasi anggaran Trans Semarang dari tahun 2020 hingga 2025 terus meningkat, namun belum diimbangi dengan kenaikan pendapatan operasional yang signifikan. Pada 2024, pendapatan Trans Semarang tercatat Rp34,5 miliar, nyaris stagnan dari tahun sebelumnya.
Rencana Jalur Khusus BRT dan Pinjaman Asing
Semarang juga menjadi salah satu dari lima kota yang akan mendapat bantuan pembangunan jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT). Jalur ini direncanakan sepanjang 17,4 km dengan 27 halte dan 395 bus stop, dilayani oleh sekitar 480 bus.
Proyek ini menggunakan dana pinjaman dari KfW Jerman dengan nilai investasi total mencapai Rp 2,9 triliun—Rp 1,8 triliun untuk infrastruktur dan Rp 1,125 triliun untuk armada. Konstruksi dijadwalkan dimulai pada 2026 hingga 2027.
Trans Semarang saat ini dikelola oleh BLU UPTD Trans Semarang di bawah Dinas Perhubungan Kota Semarang. Namun, lembaga ini belum memiliki Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018. Djoko menilai, keberadaan dewan pengawas penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Mengingat 80% anggaran Dinas Perhubungan habis untuk subsidi Trans Semarang, sebaiknya pengelolaan Trans Semarang dipisah dan langsung berada di bawah kendali Wali Kota. Ini agar Dishub bisa fokus pada tugas lain seperti keselamatan jalan dan fasilitas lalu lintas,” kata Djoko.
Untuk meningkatkan pelayanan Trans Semarang, Djoko menyarankan sejumlah langkah strategis:
- Efisiensi SDM dan evaluasi kinerja internal
- Penggantian armada yang tidak layak
- Peningkatan pelatihan pengemudi dan kesejahteraan pekerja
- Pembangunan halte PTIS (Public Transport Information System)
- Perbaikan fasilitas di dalam bus, seperti kebersihan dan pendingin udara
Selain itu, Pemkot Semarang disarankan memberi contoh nyata dalam mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum.
Baca Juga: Hong Kong Punya Eskalator Terpanjang di Dunia, Capai 800 Meter
“Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan ASN harus memberi contoh dengan bergiliran naik Trans Semarang minimal seminggu sekali,” ucap Djoko.
Djoko juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan layanan ke kawasan perumahan dengan memberdayakan angkot sebagai pengumpan. Hal ini dinilai penting untuk mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik secara berkelanjutan. (CHI)
