JAKARTA, LINTAS – Pemerintah punya target ambisius: membangun 3 juta rumah setiap tahun! Tapi untuk mewujudkan itu, negara butuh suntikan dana jumbo, sekitar Rp300 triliun per tahun. Hal ini diungkap langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta.
“Setiap tahun, kita butuh sekitar Rp300 triliun untuk mewujudkan target nasional membangun 3 juta rumah. Ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo untuk menjawab tantangan kebutuhan hunian masyarakat,” ujar Fahri di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
Program besar ini akan dibagi ke dalam tiga skema utama:
- Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa
Untuk wilayah pedesaan, pemerintah masih mengandalkan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Setiap unit RTLH akan mendapatkan dana renovasi sebesar Rp21,8 juta. Dengan target 2 juta rumah, kebutuhan anggaran untuk sektor ini saja tembus Rp43,6 triliun. “Kalau kita pakai sistem lama BSPS, satu juta rumah butuh Rp21,8 triliun. Jadi kalau target dua juta rumah, ya sekitar Rp43,6 triliun,” terang Fahri. - Hunian Vertikal di Perkotaan
Tren urbanisasi makin tinggi, diprediksi 70 persen populasi Indonesia akan tinggal di kota dalam 10 tahun ke depan. Karena itu, pemerintah ingin mempercepat pembangunan hunian vertikal. Targetnya, 1 juta unit per tahun. “Kalau kita tidak dorong hunian vertikal, terus orang mau tinggal di mana? Apalagi kalau lahan di kota makin sempit,” kata Fahri. Pemerintah juga menyiapkan strategi menarik investor dengan memberikan lahan di titik-titik strategis. Estimasi biaya pembangunan hunian vertikal ini mencapai Rp240 triliun per tahun. - Revitalisasi Hunian di Pesisir
Di kawasan pesisir, pemerintah menargetkan renovasi sekitar 1.300 rumah setiap tahun. Proyek ini akan berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Dari sekitar 13 ribu kawasan pesisir, kita akan mulai dengan target renovasi 1.300 rumah per tahun. Ini penting untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat pesisir,” lanjut Fahri.
Hunian Vertikal Dianggap Solusi Masa Depan
Fahri juga menegaskan bahwa budaya hunian vertikal harus segera diperkenalkan sebagai solusi jangka panjang. Pasalnya, kebutuhan lahan untuk ketahanan pangan dan energi nasional juga makin mendesak.
“Kalau lahan habis untuk perumahan horizontal, bagaimana kita bisa wujudkan ketahanan pangan dan energi seperti yang diinginkan Presiden? Makanya, hunian vertikal itu keharusan, bukan pilihan lagi,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong adanya subsidi yang diarahkan khusus ke pembangunan vertikal. Salah satu bentuk insentifnya adalah pemberian lahan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mau tinggal di hunian vertikal.
Baca Juga: Libur Sekolah, Naik Ferry Lebih Hemat! ASDP Beri Diskon Tiket di 7 Rute Populer
Dengan komposisi target 2 juta RTLH di desa, 1 juta hunian vertikal di kota, dan ribuan rumah di kawasan pesisir, pemerintah memang punya visi besar untuk menjawab backlog perumahan nasional. Tapi tanpa anggaran yang solid—yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun per tahun, visi itu bisa sulit terwujud.
Kini, tinggal bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor, menarik investasi, dan memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran.
“Kalau mau mimpi besar ini terwujud, ya harus siap danai besar juga,” tutup Fahri. (GIT)
